JAKARTA – Sebanyak 35 area lahan sawit disegel karena diduga menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat fenomena el nino berlangsung. Penyegelan itu merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah, di samping upaya-upaya lain dalam penanganan karhutla di Indonesia.
“Penegakkan hukum juga semakin ditingkatkan. Misalnya saat ini sudah ada 35 jumlah area (lahan sawit) yang telah disegel sebagai langkah awal penegakkan hukum,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Jakarta, Senin (9/10/2023).
Selain melakukan penyegelan lahan sawit, kata Mahfud, sudah ada puluhan orang yang menjadi tersangka karena pembakaran lahan.
Sebelumnya, Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan telah menyegel 35 lahan bermasalah di Kalimantan dan Sumatera. Penyegelan itu dilakukan imbas pelanggaran yang memicu karhutla di wilayah tersebut.
Ia menjelaskan sebagian lahan yang telah disegel itu dimiliki oleh korporasi. Namun, terdapat beberapa lahan yang masih belum diketahui kepemilikannya. Rasio juga mengungkapkan langkah penyegelan dari KLHK itu masih akan terus bertambah seiring penyelidikan yang masih berjalan di lapangan hingga sekarang.
“Penyegelan yang kami lakukan saat ini jumlahnya adalah 35. Ini terkait dengan lokasi yang dikelola atau dimiliki oleh korporasi, dan juga ada lokasi yang kami belum tahu siapa yang memiliki lokasi tersebut,” ujar Rasio dalam konferensi pers di Gedung KLHK, Jakarta Sabtu (7/10/2023).
“Dari tiga provinsi yang kami sudah lakukan penyegelan ini ada 35 yang sudah kami segel. Jumlahnya akan bertambah karena tim kami sedang bekerja di lapangan saat ini,” lanjut Rasio.
Dirjen Gakkum KLHK itu kemudian merinci lahan yang telah disegel tersebar di tiga provinsi. Terdapat 11 lahan yang ada di Kalimantan Barat, 10 lahan di Kalimantan Tengah, dan 14 lahan di Sumatera Selatan.
Beberapa lahan yang masih ditelusuri berada di Kalimantan Selatan. Rasio menyebut proses penelusuran tersebut masih didalami sehingga datanya belum terkonfirmasi. “Di Kalimantan Barat ada 11 kasusnya, Kalimantan Tengah 10, Sumatera Selatan 14. Kami mengidentifikasi beberapa lokasi di Kalimantan Selatan yang sedang didalami tim kami,” ungkap Rasio.
KLHK juga menemukan catatan lain usai menelusuri lahan yang kerap terbakar dan memicu karhutla. Menurut Rasio, beberapa lahan milik perusahaan itu sudah berulang kali terbakar dalam rentang waktu tertentu.
Rasio kemudian membeberkan beberapa lahan itu dimiliki perusahaan asing, termasuk dari Malaysia dan Singapura. “Kami juga mengidentifikasi ada beberapa perusahaan yang terbakarnya berulang. Termasuk juga ada perusahaan asing, seperti perusahaan dari Malaysia dan Singapura,” ungkap Rasio.
KLHK kemudian akan menyiapkan sejumlah langkah hukum dalam menangani masalah itu. Usai menyegel lahan, Rasio menyebut akan ada tiga langkah hukum yang ditempuh oleh KLHK terhadap para pemilik lahan.
Langkah pertama yakni sanksi administratif yang berupa pencabutan izin menggunakan lahan. KLHK juga disebut sedang menyiapkan gugatan perdata ganti rugi untuk menghitung besaran kerugian yang ditimbulkan dari karhutla.
KLHK juga akan menggugat secara pidana untuk beberapa kasus jika ditemukan unsur pidana di baliknya. Rasio pun menjelaskan sederet langkah hukum itu disiapkan untuk menindak tegas para pelanggar yang memicu karhutla.
“Apabila kejadian terulang dengan wilayah yang terbakar cukup luas, maka kami akan mempertimbangkan untuk melakukan pencabutan izin,” ujar Rasio.
“Kami akan lakukan gugatan perdata ganti rugi. Ini sedang kami siapkan. Yang ketiga, kami akan lakukan penegakan hukum pidana,” sambungnya.
Operasi Darat
Di sisi lain, siaga darurat karhutla juga terus dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. “Utamanya pada daerah-daerah dengan titik panas,” kata Mahfud MD.
Siaga darurat tersebut, kata dia, dilaksanakan dengan patroli terpadu oleh Polri dan dinas-dinas terkait, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pihak swasta dengan memonitoring kawasan-kawasan lahan.
Operasi darat akan diutamakan mengingat operasi udara menggunakan pesawat sifatnya terbatas. “Teknologi modifikasi cuaca atau TMC juga terus dilakukan di bawah koordinasi BNPB dengan jumlah yang sudah ratusan yang sudah kita water bombing dan lain sebagainya,” tuturnya.
Adapun siaga darurat ini dilakukan karena berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dampak el nino akan terjadi hingga bulan Februari-Maret 2024. Diketahui, fenomena el nino memang menyebabkan peningkatan titik panas.
Kebakaran hutan tahun ini pun lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun jika dibandingkan dengan fenomena el nino pada tahun 2019, titik api atau kebakaran hutan pada tahun ini masih lebih kecil.
Kendati begitu, pihaknya akan terus memonitor titik-titik api tersebut. “Meskipun (dampak el nino) tadi Bu Dwikorita (Kepala BMKG) juga mengajak kita berdoa mudah-mudahan selesai di Januari. Tapi kita harus antisipasi sampai Februari dan Maret. Perkiraan moderatnya memang sampai Januari,” jelas Mahfud. (SDR)
