JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan kuota biodiesel untuk tahun 2024 sebesar 13,4 juta kilo liter (KL). Meski demikian penetapan tersebut masih menunggu persetujuan dari Komite Pengarah (Komrah) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk pendanaannya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan pemerintah telah menetapkan estimasi kebutuhan biodiesel tahun depan. “Secara volume sudah ditetapkan, 13,4 juta KL, tapi secara pendanaan masih menunggu persetujuan,” ujarnya di Jakarta, Kamis (14/12/2023).
Dadan menjelaskan, penetapan kuota biodiesel ini masih memastikan sisi pendanaannya yang bergantung pada program BPDPKS. “Secara jumlah kan kami menghitungnya simpel saja. Berapa proyeksi BBM solar di 2024 itu saja dikalikan, nanti ketemu angkanya,” kata Dadan.
Dadan menambahkan bahwa kuota biodiesel tersebut masih untuk program B35. Pemerintah masih mempertimbangkan sejumlah aspek sebelum program B35 ditingkatkan menjadi B40. “Kami masih memastikan dari sisi produksi dan kecukupan anggaran. Kan nanti anggaran pasti naik, nah ini masih dilihat,” kata dia.
Sebagai informasi, penyaluran biodiesel B35 hingga 12 Desember 2023 telah mencapai 11,34 juta KL, yang disalurkan di 70 terminal bahan bakar minyak (TBBM).
Direktur Bioenergi Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Edi Wibowo mengatakan bahwa program ini bisa berjalan karena didukung 23 badan usaha, 22 BU BBM, dan kapasitas terpasang pabrik biodiesel yang saat ini sekitar 19,95 juta KL.
Adapun B35 merupakan bahan bakar dengan persentase pencampuran BBN ke dalam BBM sebesar 35%. B35 kali pertama diluncurkan pada 1 Februari 2023.
Edi menuturkan program mandatori BBN ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015. Edi menyebut program mandatori biodiesel dengan program B35 dan target alokasi 13,15 juta KL pada 2023 setara penyaluran solar 226.000 barel per hari.
“Itu hemat devisa hingga Rp161 triliun, peningkatan nilai tambah CPO jadi biodiesel lebih dari Rp16 triliun,” ujar Edi. (SDR)