BOGOR – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kembali mengadakan Rapat Kerja Tahun 2024 di Bogor, Jawa Barat. Rapat kerja ini bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian tahun sebelumnya serta merancang strategi menghadapi tahun 2024.
Raker kali ini mengangkat tema “Sawit Melayani Lebih Baik,”. Tema ini diusung mengingat BPDPKS berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengelolaan dana kelapa sawit.
“Terselenggaranya raker ini sebagai wadah untuk memberikan pemahaman mendalam terkait capaian kinerja tahun sebelumnya,” ujar Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman saat membuka acara.
Selain itu, Eddy Abdurrachman juga menyoroti aspek target kinerja, pengelolaan sumber daya, dan pertanggungjawaban keuangan sebagai landasan bagi perumusan target yang lebih realistis dan implementasi efisiensi biaya dan tenaga.
Capaian kinerja BPDPKS pada tahun 2023 juga dipaparkan dalam acara ini. Capaian kinerja itu antara lain penyaluran biodiesel sebanyak 12,1 juta kiloliter, pelaksanaan 250 kegiatan inisiasi eksternal dan internal.
Selain itu juga pembiayaan terhadap mahasiswa dan peserta program pengembangan SDM Sawit sebanyak 7.087 orang. “BPDPKS juga melakukan pembiayaan penelitian sebanyak 112 untuk mendukung program penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit dari hulu hingga hilir,” kata Eddy Abdurrachman.
Turut hadir dalam kesempatan ini Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti, yang memberikan arahan terkait perlunya riset dan penelitian yang mengaitkan ekonomi makro dan kinerja APBN dengan tugas utama BPDPKS dalam pengelolaan dana industri sawit. Meskipun mengapresiasi upaya riset terkait industri sawit, Dirjen Perbendaharaan menekankan adanya tantangan yang perlu diatasi oleh BPDPKS.
Dirjen Perbendaharaan juga menyampaikan bahwa BPDPKS harus meningkatkan kreativitas dalam mencari instrumen keuangan dengan return yang kompetitif dan melakukan diversifikasi kegiatan yang lebih efisien biaya. Sebagai institusi pelaksana yang diwajibkan oleh pemerintah, BPDPKS perlu menunjukkan ketangguhan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dana, termasuk peningkatan koordinasi antarlembaga.
Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kemenkeu Tri Budhianto memberikan paparan terkait belanja negara, termasuk peraturan terkait honorarium dan perjalanan dinas di lingkup Kemenkeu. “Kinerja BPDPKS menjadi penentu kinerja Direktorat Perbendaharaan, di mana realisasi di BPDPKS telah mencapai tingkat yang sangat baik dengan penyerapan anggaran di atas 99%,” kata Tri Budhianto. (ANG)
