JAKARTA – BPS telah merilis perkiraan produksi padi/beras tahun 2025. Rilis disampaikan 3 November lalu. Menurut BPS, produksi beras Januari-Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, naik 13,54% dibandingkan tahun lalu.
Meskipun produksi Oktober-Desember 2025 masih potensi, kenaikan dua digit ini termasuk prestasi luar biasa. Amat jarang produksi beras bisa naik lebih 5%. Karena itu, apresiasi perlu diberikan kepada Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dan seluruh jajarannya.
Capaian ini membuat tekad pemerintah bahwa tidak akan menugaskan Bulog mengimpor beras yang diputuskan pada akhir tahun lalu bisa dipenuhi. Capaian ini cukup membanggakan, termasuk bagi Presiden Prabowo Subianto. Namun, yang patut diingat, tidak menugaskan Bulog mengimpor beras bukan berarti Indonesia tidak impor beras. Impor beras khusus oleh swasta tetap berlangsung. Tidak ada larangan untuk itu.
Kenaikan produksi beras tahun ini setidaknya bisa dijelaskan melalui tiga hal. Pertama, low base effect. Produksi beras tahun 2024 adalah terendah sejak 2018. Ketika posisi awal pertumbuhan rendah, secara persentase kenaikan akan tinggi. Yang istimewa, kenaikan tinggi kali ini bukan hanya dari sisi persentase, tetapi juga dalam tingkat produksi yang telah melampaui 2018: 33,94 juta ton beras.
Baca Juga: ‘Bom Waktu’ Stok Jumbo Beras Bulog
Kedua, seluruh sumber daya (terutama anggaran dan SDM) Kementerian Pertanian (Kementan) tahun ini difokuskan pada beras dan jagung. Dalam konteks ini termasuk penambahan volume pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton dengan mekanisme penyaluran yang sederhana. Ini memungkinkan petani mengakses pupuk bersubsidi lebih mudah.
Ketiga, berkah alam. Sepanjang tahun ini hujan tiada putus. Termasuk di sentra-sentra wilayah produksi padi. Wilayah yang biasanya tak bisa diusahakan, misal sawah tadah hujan, bisa ditanami. Luas panen pun naik tinggi: 1,3 juta ha (12,98%). Karena kombinasi dua faktor itu, kalau produksi tidak naik ya amit-amit.
Kebutuhan konsumsi tahun ini diperkirakan 30,9 juta ton. Produksi dikurangi konsumsi ada surplus beras 3,87 juta ton. Ini surplus tahunan tertinggi sejak 2019. Hanya kalah dari 2018: 4,37 juta ton beras. Namun demikian, ada catatan penting dari angka-angka produksi padi/beras 2025 ini. Pertama, kenaikan produksi disumbang oleh penambahan luas panen: dari 10,05 juta ha pada 2024 menjadi 11,36 juta ha di 2025.
Kedua, produktivitas mencapai 5,31 ton gabah kering giling (GKG) per ha. Memang naik dari produktivitas tahun 2024 (5,28 ton GKG per ha), tetapi kenaikannya hanya 0,45%. Periode 2018-2024 produktivitas hanya naik minor: 0,13%. Inilah PR yang relatif belum tersentuh sampai saat ini. Meningkatkan produktivitas perlu lompatan adopsi teknologi dan penciptaan inovasi. Tanpa keduanya produktivitas sulit digenjot.
Baca Juga: Penyaluran Beras Bulog: Kalau Bisa Dipersulit, Mengapa Dipermudah
Di Asia Tenggara, pada 2022 produktivitas padi Indonesia menempati posisi empat setelah China, Jepang, dan Vietnam. Selisih produktivitas Indonesia dan China mencapai 1,84 ton/ha dan dengan Vietnam 0,78 ton/ha. Meningkatkan produksi dengan menambah luas panen bisa ditempuh dengan menaikkan indeks pertanaman dan mencetak sawah baru. Tapi kedua langkah ini tidak mudah. Indeks pertanaman selama bertahun-tahun tak beranjak dari 1,4-1,5. Mencetak sawah baru butuh anggaran besar dan waktu.
Ketiga, perkiraan produksi beras 34,77 juta ton belum memperhitungkan dampak kebijakan penyerapan gabah semua kualitas tahun ini. Rendemen penyerapan gabah semua kualitas oleh Bulog mencapai 50,8%, lebih rendah dari standar BPS untuk menghitung produksi beras saat ini: 53,38%. Ada selisih 2,58%. Kalau rendemen gabah ketika diolah jadi beras sebesar 50,8% ini terjadi secara nasional, angka 2,58% itu setara 897.000 ton beras. Ini harus menjadi faktor pengurang produksi 34,77 juta ton.
Secara keseluruhan, meskipun produksi padi/beras tahun ini diperkirakan naik tinggi, akan tetapi capaian itu dibarengi beberapa catatan negatif. Pertama, akibat kebijakan penyerapan gabah semua kualitas oleh Bulog, rendemen pengolahan tidak pasti. Dengan rerata rendemen hanya 50,8%, ujungnya membuat harga beras pengadaan Bulog jadi mahal: Rp14.404/kg. Ini akan memengaruhi harga pokok beras (HPB) Bulog yang harus dibayar pemerintah. HPB Bulog diperkirakan mencapai Rp19.343/kg.
Kedua, 30.5000 ton beras hasil giling tidak memenuhi standar: berwarna kuning, kuning semu, dan kuning kecoklatan. Adanya di Kanwil Bulog Sulselbar. Beras tidak memenuhi standar itu merupakan hasil giling dari penyerapan gabah semua kualitas, kendala cuaca, dan kadar air tidak homogen. Rapat koordinasi terbatas Kementerian Koodinator Pangan, 1 September 2025, menyetujui penjualan beras tidak standar itu sebanyak 21.300 ton seharga Rp11.500/kg. Belum tahu sudah terjual atau belum.
Ketiga, harga beras tetap tinggi. Memang ada kecenderungan harga beras mulai turun. Akan tetapi, merujuk panel harga Badan Pangan Nasional 23 November 2025, rerata harga beras premium masih di atas harga eceran tertinggi (HET) di semua zona: I, II, dan III. Sementara rerata harga beras medium sudah di atas HET di semua zona.
Baca Juga: Pelajaran Mahal Pengalihan Anggaran Penyaluran ke Penyerapan Beras
Di tengah aliran beras operasi pasar SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) oleh Bulog yang masih rendah sampai saat ini, harga beras medium yang turun diperkirakan karena keberadaan Satgas Pengendalian Harga Beras. Satgas ini dibentuk pada 20 Oktober 2025 melalui Keputusan Kepala Bapanas Nomor 375 Tahun 2025. Satgas dibentuk tak lama setelah Mentan Amran mendapat tambahan amanah baru: Kepala Bapanas.
Jika perkiraan ini benar, pemerintah harus hati-hati untuk menjadikan penurunan harga itu sebagai dasar membuat kebijakan. Satgas Pengendalian Harga Beras pada dasarnya adalah bentuk ketidakpercayaan pemerintah kepada pasar dan pelaku usaha. Karena itu, kebijakan yang ditempuh tidak melalui mekanisme pasar tapi memakai pendekatan keamanan dengan menjadikan Satgas Pangan Polri sebagai tangan kanan.
Ini tampak dari susunan keanggotaan Satgas Pengendalian Harga Beras, yang di setiap daerah atau provinsi dikoordinasikan oleh Satgas Pangan Kepolisian Daerah. Satgas akan mengidentifikasi usaha dan pemeriksaan harga mulai dari produsen, distributor, toko besar, hingga retail modern. Jika sesuai HET, distempel patuh. Jika melebihi HET, diberikan surat teguran tertulis dengan penyesuaian waktu selama seminggu.
Penggunaan pendekatan hukum untuk menstabilkan harga beras dengan mendorong Satgas Pangan mengawasi stok, distribusi, dan harga beras telah menciptakan ketidakpastian usaha. Selain itu, keterlibatan aparat keamanan dalam stabilisasi harga tidak lagi mampu menggambarkan sinyal buat pelaku usaha. Yang muncul kemudian sinyal palsu. Kalau sinyal palsu ini dijadikan dasar membuat kebijakan, kebijakan bisa salah.
Oleh Khudori (Pengurus Pusat PERHEPI, Anggota Komite Ketahanan Pangan INKINDO, serta Pegiat Komite Pendayagunaan Pertanian dan AEPI)
