JAKARTA – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) berkomitmen memberikan pendanaan kegiatan yang mendukung terwujudnya kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan.
“Termasuk dalam peningkatan produktivitas maupun hilirisasi,” ujar Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana BPDPKS Kabul Wijayanto dalam dialog bertajuk Menakar Keseimbangan Produksi CPO untuk Kebutuhan Domestik & Ekspor: Urgensi dan Tantangannya, Selasa (2/7/2024).
Menurut Kabul, ada lima program pokok untuk mendukung keberlanjutan sawit. Pertama, Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) melalui penanaman kembali (replanting) dengan bibit yang baik, dan meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat.
“Apabila kebun sawit rakyat tidak dilakukan peremajaan, maka mulai tahun 2025 akan terjadi penurunan produksi hingga tahun 2045,” kata dia.
Kedua, sarana dan prasarana untuk perkebunan sawit akan ditingkatkan guna menurunkan tingginya ongkos produksi. Kemudian membangun data sawit yang terintegrasi.
Ketiga, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berupa pelatihan kelembagaan pekebun baik manajerial maupun teknis agar pekebun dapat menerapkan Good Agricultural Practice (GAP).
Lebih lanjut, Kabul mengatakan GAP merupakan sistem sertifikasi proses produksi pertanian yang menekankan adopsi teknologi maju dan ramah lingkungan, sistem produksi berkelanjutan, keanekaragaman hayati terjaga, produk panen aman konsumsi, kesejahteraan pekerja, dan usaha tani yang menguntungkan.
Keempat, Penelitian dan Pengembangan. Bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, meningkatkan aspek sustainability, mendorong penciptaan produk/pasar baru dan meningkatkan kesejahteraan petani.
“Kelima, Insentif Biodiesel dan Hilirisasi berupa dukungan dalam penyerapan CPO baik untuk biodiesel (program mandatori biodiesel) maupun untuk pangan serta mendukung penciptaan pasar hilirisasi sawit,” kata dia. (ANG)