JAKARTA – Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengungkapkan pihaknya telah menyetorkan Rp3 triliun ke negara melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Dana tersebut berasal dari upaya pengendalian perizinan sawit dan tambang di kawasan hutan di lima provinsi.
Hal ini disampaikan Ketua KPK Nawawi Pomolango saat membuka Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 pada Senin (9/12/2024). Nawawi awalnya menjelaskan gerakan Stranas PK dimotori oleh lima kementerian/lembaga.
“Stranas PK merupakan aksi pencegahan yang mengoordinasikan 117 kementerian dan lembaga serta lebih 500 pemerintah daerah. Pelaksanaan Stranas PK dimotori oleh lima kementerian/lembaga atau yang disebut sebagai tim nasional dengan KPK sebagai koordinator,” kata Nawawi.
Baca Juga: 300 Pengusaha Sawit Dituduh Kemplang Pajak Rp300 Triliun
Adapun kementerian/lembaga yang jadi motor tim tersebut terdiri dari Menteri PPN/Kepala Bapennas, Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN RB, dan Kepala Staf Kepresidenan. Nawawi kemudian menjelaskan sejumlah capaian Stranas PK. Salah satunya, menyetorkan Rp3 triliun kepada negara.
“Di antaranya Rp3 triliun penerimaan negara dengan potensi penerimaan negara Rp30,2 triliun atas pengenaan denda untuk pengendalian perizinan sawit dan tambang di kawasan hutan lima provinsi,” ucap dia.
Selain itu, capaian lainnya yaitu terjadinya perbaikan tata kelola perizinan di sektor perkebunan dan mineral batu bara hingga digitalisasi sekitar 2.000 pelabuhan dan terminal khusus.
Baca Juga: Kebijakan Satu Peta Bantu KPK Berantas Korupsi di Industri Sawit
Digitalisasi tersebut telah menurunkan biaya logistik nasional dari 24% menjadi 14% dari gross domestic product atau nilai total barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam periode tertentu.
Kemudian, layanan yang biasanya memakan waktu dua minggu sekarang menjadi kurang dari sehari. “Hal inilah yang menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara di Asia yang masuk dalam 20 besar negara dengan performance pelabuhan terbaik di dunia versi UNCTAD,” ungkap Nawawi.
Nawawi dalam kesempatan itu juga memaparkan perbaikan sektor mineral telah membuat negara menikmati tambahan penerimaan sebesar Rp7,7 triliun. Lalu, Stranas PK juga berhasil mencegah kebocoran dalam pengadaan barang dan jasa dengan menekan penggelembungan harga atau mark-up harga di sektor konstruksi hingga 20%.
Terakhir, Stranas PK juga berhasil menutup celah korupsi kebocoran subsidi listrik dan LPG 3 kilogram. Disinyalir taksirannya bisa mencapai puluhan triliun rupiah.
“Untuk mencegah korupsi dalam pemberian subsidi bagi penduduk miskin, penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) yang didorong Stranas PK mampu mengidentifikasi kebocoran sebesar Rp14 triliun setahun untuk subsidi listrik dan ketidaktepatan sasaran subsidi LPG 3 kilogram sebesar Rp50 triliun,” tandas Nawawi. (ANG)
