JAKARTA – Setelah molor beberapa bulan, akhirnya Bursa CPO (crude palm oil) diresmikan Jumat (13/10/2023) har ini. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menyatakan Bursa CPO ini bersifat sukarela (voluntary) bagi eksporter. Mesk demikian Bappebti mengajak pelaku usaha untuk mentransaksikan perdagangan sawitnya di bursa ini.
Kepala Bappebti Kementerian Perdagangan (Kemendag) Didid Noordiatmoko mengungkapkan bursa sawit ini diharapkan nantinya akan membentuk harga referensi (price reference) dan data perdagangan CPO di Indonesia.
“Saya mengharapkan sebagai pelaku usaha bisa memanfaatkan bursa ini dan kami mohon dukungan semua stekholder sawit. Andai kata pengusaha tidak ikut pun tidak apa-apa. Kami tidak akan hukum, tapi kami akan inget (perusahaannya). Setidaknya dengan bursa ini, tidak hanya membentuk price reference tapi juga memperoleh data,” ujar Didid.
Mekanisme perdagangan ini, kata Didid, akan memastikan money to money dan penjual akan ketemu pembeli. Ini tugas bursa untuk memastikan pembeli dan penjual memiliki independensi yang fair lah. Tujuannya pedagang lebih terkoordinasi dan terencana. “Bursa memastikan money to money ketemu. Harapannnya tidak ada pre-arrangement (pengaturan sebelumnya),” kata Didid.
Kendati begitu, Didid mengatakan pihaknya menyadari bahwa Bursa CPO ini akan mengalami transisi terlebih dahulu dan tidak langsung secara singkat membentuk harga referensi sawit. Oleh karena itu, dia menyebut pemerintah nantinya akan terus melakukan evaluasi per tiga bulan. Mungkin di tahap awal akan ada transisi.
“Misalnya perusahaan-perusahaan sawit ada long term kontrak, tapi kalau sekian bulan selesai, kan? Setelah itu mari ikut sini. Intinya adalah, bursa itu tidak ada pre-arrangement. Kita akan melakukan pengawasan, seperti perintah Pak Menteri Perdagangan evaluasi terus menerus tiga bulanan,” ungkap Didid.
Tujuan evaluasi itu, lanjut dia memastikan bursa ini berjalan sesusai peraturan tata tertib bursa. Kedua, CPO masuk bursa untuk memperoleh harga referensi dan data. “Kalau dalam evaluasi ini dilihat yang ikut bursa tidak banyak, sehingga volume yang diperdagangkan tidak banyak, tentu akan kami evaluasi. Karena kalau sedikit akan sulit tercapai price reference-nya,” ucapnya.
Lebih lanjut, Didid menjelaskan jika pemerintah tidak akan memaksa pelaku usaha untuk 100% memperdagangkan sawitnya di bursa ini. Hal itu, menurutnya bisa dilakukan secara bertahap.
“Sekali lagi, adalah bahwa kita akan mencoba dulu, voluntary ini. Hold dulu yang mandatory agar sama-sama membentuk referensi harga dengan lebih baik. Misalnya ada 100 perdagangan per tahun, tapi ikut 30 dulu di bursa ini,” ucap Didid.
Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita mengatakan peluncuran tersebut juga bakal disertai pelatihan bertransaksi di bursa. Menurut Olvy, Bapppebti terus mendorong agar pelaku usaha CPO dapat bertransaksi di Bursa Berjangka Indonesia. Meskipun Bappebti tidak mengharuskan perusahaan masuk bursa CPO alias bersifat voluntary sesuai ketentuan Perba No 7 Tahun 2023.
Pengamat Mata Uang dan Komoditas Lukman Leong menilai, Bursa CPO Indonesia seharusnya bisa jauh lebih besar daripada Malaysia, mengingat posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia. Kehadiran Bursa CPO Indonesia seharusnya juga berpotensi menjadi harga referensi bagi CPO dunia.
Menurut Lukman, kehadiran Bursa CPO akan berdampak positif bagi pengekspor minyak sawit mentah tersebut. Para eksportir bisa melakukan hedging produk mereka di kala harga bagus tanpa perlu memaksa ekspor ke luar negeri. “Alhasil, berdampak pada harga CPO bisa lebih stabil dan tinggi,” kata Lukman.
Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan kehadiran Bursa CPO nampaknya lebih diperuntukkan mengatur aktivitas ekspor. Fungsi Bursa CPO nantinya untuk membantu transparansi realisasi perdagangan minyak sawit Indonesia.
Oleh karena itu, Bursa CPO Indonesia bukan untuk menjadi tandingan Bursa CPO negara lainnya meski memiliki cadangan sawit besar. Bursa CPO Indonesia juga dinilai sulit untuk bisa menjadi harga referensi dunia yang mungkin baru bisa terbentuk dalam 10 hingga 15 tahun.
Ibrahim menjelaskan, tantangan bagi Indonesia untuk menjadi referensi acuan harga CPO dunia ialah selisih waktu yang singkat apabila Indonesia masuk ke dalam transaksi multilateral Malaysia. Kasus ini berbeda antara Bursa Malaysia dan Bursa Belanda yang memiliki jarak waktu lebih lama agar perdagangan bisa terus berlangsung. (SDR)
