JAKARTA – PT Perkebunan Nusantara IV yang merupakan Subholding Perkebunan PTPN III (Persero) melaksanakan tanam ulang kebun sawit petani KUD Tani Makmur di Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut), Rabu (19/6/2024).
Areal seluas 107 hektare (ha) yang diremajakan tersebut memecahkan rekor nasional dalam hal proses tumbang dan tanam tercepat setelah rekomendasi teknis (rekomtek) serta pencairan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
“Alhamdulillah, hari ini kita melaksanakan tanam ulang kebun sawit rakyat milik bapak ibu petani Tani Makmur. Ini sepertinya juga menjadi rekor pengerjaan tanam ulang tercepat setelah rekomtek Kementerian Pertanian (Kementan) diterbitkan,” ujar Direktur Utama PTPN IV Jatmiko Krisna Santosa dalam keterangan tertulis, Jumat (21/6/2024).
Terhitung kurang dari satu pekan setelah rekomendasi terbit, PTPN IV mendorong percepatan penandatanganan perjanjian tiga pihak antara Koperasi, BPDPKS, dan lembaga pembiayaan.
“Tidak hanya cepat, tapi kita juga ingin keberhasilan pola kemitraan antara PTPN dengan petani plasma yang sudah terbukti berhasil di Riau, dapat juga diperluas melalui pola off taker kepada para petani non plasma, seperti di Besitang Langkat ini,” urainya.
PTPN telah memulai pola kemitraan yang kemudian menjadi best role model di Indonesia. Sejak 2019, melalui Regional III (PTPN V saat itu) di Riau, perusahaan perkebunan negara ini meluncurkan empat program, salah satunya program kemitraan single management, di mana mulai dari peremajaan hingga tanaman sawit itu memasuki usia panennya, seluruh pengelolaan kebun sawit rakyat tersebut dikelola langsung oleh PTPN.
Tidak hanya itu, para petani yang bermitra juga mendapatkan fasilitas pemetaan geospasial sampai juga diikutkan dalam sertifikasi keberlanjutan seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO). Dengan capaian produksi tersebut petani mitra mampu memperoleh pendapatan tinggi setiap bulannya berkisar Rp5 sampai Rp7 jutaan.
Bahkan koperasinya bisa memiliki saldo hingga belasan miliar dan mampu melakukan pelunasan dipercepat atas pembiayaan pembangunan kebun. “Pada petani mitra binaan kita di Riau yang menggunakan pola single management, untuk Tanaman Menghasilkan (TM) Tahun Pertamanya itu sudah mampu di atas standar nasional, mencapai 18 ton TBS/ha/tahun,” sebut Jatmiko.
Dengan pencapaian tadi, maka Jatmiko ingin keberhasilan petani plasma binaan PTPN juga dapat ditularkan kepada petani sawit non plasma pun. Melalui pola off taker yang ditawarkan, perusahaan tidak hanya menjadi penampung produksi kebun sawit rakyat, namun lebih jauh lagi, turut memberikan pendampingan dalam kultur teknis dan pembinaan berkelanjutan sebagaimana yang diterima oleh petani plasma yang bermitra dengan PTPN.
“Harapannya tidak hanya dengan pola single management. Ke depan dengan peningkatan dana hibah PSR dari BPDPKS yang mencapai Rp60 juta, KUD-KUD yang mampu melaksanakan peremajaan sendiri dapat memanfaatkan pola off taker aktif ini sehingga harapan kita semua agar PSR dapat diperluas dan diakselerasi, sama-sama mampu kita wujudkan,” tambahnya.
Sementara itu di tempat yang sama, mewakili pemegang saham PalmCo, Direktur Pemasaran PTPN III (Persero) Dwi Sutoro menyampaikan komitmen perusahaan dalam upaya pengembangan korporatisasi petani.
“Dengan kelembagaan yang ada seperti KUD ini, maka kita berharap korporatisasi petani yang bisa memberikan nilai tambah yang lebih, menjadi pondasi dalam kebersinambungan usaha perkebunan rakyat ke depannya,” kata Dwi.
Untuk itu, Dwi menyebutkan, aksi korporasi pembentukan subholding PTPN IV PalmCo yang berfokus pada sawit seyogyanya mampu menjadi booster bagi PSR nasional yang selalu berada di bawah target pemerintah.
“PalmCo punya target membantu petani melaksanakan PSR seluas 60.000 ha hingga 2026 nanti. Ini salah satu komitmen kita dalam program prioritas Proyek Strategis Nasional (PSN) PalmCo,” ungkapnya lagi.
Direktur Perlindungan Perkebunan Kementan Hendratmojo Bagus Hudoro mengapresiasi kecepatan pelaksanaan tanam ulang setelah rekomendasi bagi petani terbit. “Awal Juni Rekomtek, pertengahan sudah tanam ulang. Ini bukti komunikasi dan kolaborasi yang berlangsung antara petani, koperasi dan perusahaan kepada instansi terkait sudah efektif. Mudah-mudahan bisa terus seperti ini dan PSR semakin diperluas,” ucap Hudoro.
Lebih jauh, menurutnya dengan sawit yang pada 2023 memberikan Rp600 triliun devisa atau menyumbang 60% dari devisa nasional, maka peningkatan produktivitas sawit rakyat yang komposisinya sangat besar dari sisi luasan sawit Indonesia, akan membawa kemajuan bagi industri sawit nasional.
Di tempat terpisah, Pj Gubernur Sumatera Utara Hassanudin mengapresiasi PTPN yang terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung sawit rakyat. Hassanudin berharap Sumut yang memiliki 1,4 juta ha perkebunan sawit di mana 441.000 ha merupakan sawit rakyat menghadapi beragam masalah mulai dari penggunaan bibit ilegitim hingga usia tanaman yang sudah tua.
“Kami mengapresiasi tinggi PTPN IV PalmCo yang telah menjadi mitra off taker PSR bagi petani dan koperasi di Langkat. Harapannya inisiatif serupa dapat diterapkan di kebun-kebun rakyat lainnya,” kata Hassanudin. (ANG)
