JAKARTA – Tantangan industri kelapa sawit nasional ke depan kian berat. Tantangan tersebut datang dari luar negeri maupun dalam negeri. Jika tidak segera diantisipasi, berpotensi mengancam keberlanjutan industri andalan Indonesia ini.
Hal itu diungkapkan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono pada acara “Konferensi Pers dan Buka Puasa Bersama” di Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Eddy Martono menyampaikan bahwa industri sawit Indonesia sebenarnya masih menunjukkan kinerja yang solid, tetapi berada dalam tekanan yang semakin kompleks—baik dari dalam negeri maupun dari pasar global.
“Terus terang kita sedang menghadapi krisis yang luar biasa. Semoga kita semua bisa menghadapi krisis ini dengan baik. Artinya ‘kapal’ kita tidak sampai tenggelam,” ujar Eddy, dengan suara pelan bernada serius.
Tantangan Global
Salah satu tekanan terbesar datang dari kondisi geopolitik global. Konflik di kawasan Timur Tengah, misalnya, berdampak langsung terhadap jalur perdagangan dan biaya logistik ekspor. Eddy menjelaskan bahwa pengiriman minyak sawit melalui jalur perdagangan utama kini menghadapi risiko tinggi, terutama yang melewati kawasan Selat Hormuz dan Terusan Suez.
Akibatnya, sejumlah perusahaan terpaksa mengalihkan jalur pengiriman dengan memutar melalui Tanjung Harapan (Cape Town) di Afrika Selatan. “Biaya logistik naik sangat tinggi. Freight dan insurance bisa naik sampai sekitar 50%. Ini tentu menjadi tekanan besar bagi ekspor kita,” kata Eddy. Meski demikian, ekspor sawit Indonesia masih tetap berjalan, meskipun dengan biaya yang jauh lebih mahal.
Baca Juga: Pajak Air Permukaan Tambah Beban Industri Sawit
Di sisi lain, industri sawit juga menghadapi tantangan dari kebijakan perdagangan global, termasuk rencana implementasi European Union Deforestation Regulation (EUDR). Regulasi tersebut menuntut komoditas yang masuk ke pasar Uni Eropa bebas dari deforestasi, yang berpotensi menjadi hambatan bagi ekspor sawit jika tidak diantisipasi secara serius.
Namun menurut Eddy, persoalan utama justru terletak pada kesiapan sektor hulu, terutama terkait legalitas lahan perkebunan rakyat. Saat ini masih banyak masalah ilegalitas di tingkat petani yang harus diselesaikan, yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama, terutama bagi pemerintah.
Tantangan dari Dalam Negeri
Tidak hanya dari luar negeri, tekanan juga datang dari kebijakan domestik. Salah satunya terkait penertiban kawasan hutan yang berdampak pada pengambilalihan sejumlah perkebunan sawit oleh negara. Menurut data yang disampaikan dalam forum tersebut, sekitar 1,2 juta hektare (ha) lahan sawit telah diambil alih oleh negara dari total sekitar 4,2 juta ha yang disebut pemerintah berada dalam kawasan hutan.
Meski tidak seluruhnya milik anggota GAPKI, menurut Eddy, kebijakan ini tetap menimbulkan pertanyaan tentang dampaknya terhadap produksi nasional ke depan. “Apakah nanti akan berpengaruh terhadap produksi atau tidak, kita masih harus melihat bagaimana pengelolaannya setelah diambil alih oleh negara,” kata Eddy.
Selain itu, dunia usaha juga mengeluhkan masalah ketidakpastian hukum, terutama terkait perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) yang hingga kini belum berjalan sebagaimana diharapkan.
Persoalan lain yang juga menjadi perhatian adalah lambatnya pelaksanaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Menurut GAPKI, program ini sebenarnya sangat penting untuk meningkatkan produktivitas kebun rakyat yang saat ini masih relatif rendah. Jika program PSR berjalan optimal, produksi sawit nasional sebenarnya berpotensi jauh lebih besar dari capaian saat ini yang 56 juta ton per tahun. Namun sayangnya hingga kini realisasi program tersebut dinilai masih jauh dari target.
Baca Juga: GAPKI Perkuat Kemitraan Global
Di tengah persoalan klasik tadi, ternyata masih akan ada pula persoalan baru yang tak kalah memusingkan, yakni wacana pajak air permukaan Rp1.700 per pohon. “Ini menjadi tambahan beban lagi, seharusnya yang seperti ini tidak ada. Harusnya justru kita support supaya bagaimana industri sawit ini tetap berjalan dengan baik dan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar untuk masyarakat dan untuk negara,” ucap Eddy, masygul.
Selain wacana pajak air permukaan yang bakal memusingkan tadi, Sekjen GAPKI Hadi Sugeng menyinggung pula soal wacana sertifikasi halal CPO. “Enggak tahulah ini, tapi intinya cukup memberatkan kita semuanya, costly, dan juga energi kita habis untuk yang begini-beginian,” kata Hadi Sugeng.
Untuk mengatasi berbagai persoalan tata kelola tersebut, GAPKI dan Sahat Sinaga dari Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI mengusulkan pembentukan badan sawit nasional yang mengintegrasikan pengelolaan industri sawit dari hulu hingga hilir.
Model ini dinilai berhasil diterapkan di Malaysia melalui Malaysian Palm Oil Board (MPOB), yang membuat pengambilan kebijakan lebih cepat dan terkoordinasi. Selain itu, keberadaan lembaga tersebut juga penting untuk memperbaiki sistem data industri sawit nasional yang selama ini dinilai belum terintegrasi.
Butuh dukungan kebijakan
Di tengah berbagai tantangan tersebut, GAPKI menekankan pentingnya dukungan kebijakan yang lebih kondusif dari pemerintah. Menurut Eddy, industri sawit harus dipandang sebagai aset strategis bangsa yang membutuhkan kepastian regulasi, dukungan kebijakan, dan keberpihakan terhadap keberlanjutan industri yang selama ini menjadi tulang punggung devisa negara.
Eddy mengingatkan pula, diplomasi perdagangan harus semakin kuat untuk menghadapi potensi hambatan tarif dan non-tarif di pasar global. Kerja sama bilateral maupun multilateral antar negara termasuk antar pelaku usaha harus terus ditingkatkan. Juga diharapkan agar beban-beban industri seperti pajak, retribusi, dan pungutan harus dapat dirapikan kembali sehingga daya saing industri sawit di pasar global semakin meningkat.
“Industri ini harus benar-benar menjadi perhatian bersama. Jangan sampai justru karena kebijakan yang kurang kondusif, industri yang kita banggakan ini malah melemah dan akhirnya hanya menjadi cerita sejarah,” ujarnya.
Meski dihadapkan pada berbagai tantangan berat, para pelaku industri sawit tetap menunjukkan optimisme bahwa sektor ini masih memiliki masa depan yang kuat—selama berbagai persoalan mendasar dapat segera diselesaikan.
Bagi GAPKI, pesan utamanya jelas: kinerja sawit hari ini memang masih baik, tetapi masa depannya tidak boleh dianggap aman tanpa perbaikan serius dari sekarang. Dan Eddy Martono menyampaikan satu kalimat kunci: menjaga sawit berarti menjaga pangan dan energi, menjaga jutaan lapangan kerja, menjaga devisa negara, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. (SDR)
