MEDAN – Isu perubahan iklim global telah menjadi fakta ilmiah yang tidak terbantahkan. Perubahan pola curah hujan, peningkatan intensitas cuaca ekstrem, serta dinamika sistem iklim regional telah meningkatkan risiko bencana di berbagai wilayah, termasuk Sumatera. Mengantisipasi risiko meningkatnya potensi terjadi bencana ke depan, perlu pendekatan kolaboratif di antara semua pemangku kepentingan: pemerintah, akademisi, masyarakat, dan pengusaha.
“Kita harus dapat merumuskan pendekatan kolaboratif antara akademisi, pemerintah, industri, dan masyarakat untuk memperkuat ketahanan wilayah terhadap bencana,” kata Wakil Rektor III Universitas Sumatra Utara (USU) Prof. Dr. Poppy Anjelisa Zaitun Hasibuan, S.Si., M.Si., Apt., saat membuka Diskusi Ilmiah bertajuk “Dialektika Sawit Indonesia: Perubahan Iklim Global Sebagai Pemicu Bencana di Sumatera” di Kampus USU (Universitas Sumatera Utara) Medan, Selasa (10/2/2026).
“Perguruan tinggi, kata dia, perlu mengedepankan pendekatan evidence-based policy, di mana setiap rekomendasi didasarkan pada riset yang kuat, data empiris, dan analisis multidisipliner. Tidak hanya yang tampak di luar saja.
Diskusi ilmiah bertema “Dialektika Sawit Indonesia: Perubahan Iklim Global Sebagai Pemicu Bencana di Sumatra” menghadirkan tiga pembicara yaitu dua Guru Besar Fakultas Pertanian USU: Prof Dr Abdul Rauf dan Prof Dr Diana Chalil, serta Deputi Bidang Klimatologi BMKG Dr Ardhasena Sopaheluwakan.
Baca Juga: Tragedi DAS Garoga Sumatera Utara Akibat Fenomena Alam Ekstrem
Prof Poppy Anjelisa mengatakan, diskusi ilmiah di USU ini mengangkat sebuah topik yang cukup strategis sekaligus sensitif. Terutama jika dikaitkan dengan dampak kerugian besar yang dialami oleh masyarakat dan daerah tersebab bencana tersebut.
Forum ini bukan sekadar ruang akademik, tetapi juga ruang refleksi bersama atas tantangan besar yang kita hadapi sebagai bangsa dan sebagai masyarakat Sumatera. “Tentu saja, dalam diskusi ini kita ingin mencari titik temu dari adanya tudingan terhadap perkebunan kelapa sawit sebagai penyebab dari ketidakseimbangan alam yang mengakibatkan bencana banjir tersebut, dengan realita dan fakta yang sebenarnya,” kata Poppy.
Bencana hidrometeorologi yang terjadi pada pengujung 2025 lalu, kata Poppy, telah menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan ekologis yang nyata bagi masyarakat. Isu perubahan iklim global telah menjadi fakta ilmiah yang tidak terbantahkan.
“Namun, kita juga memahami bahwa perubahan iklim berinteraksi dengan berbagai faktor lokal: tata guna lahan, sistem hidrologi, perencanaan wilayah, dan praktik pengelolaan sumber daya alam,” katanya.
Dalam konteks ini, kata Prof Poppy, sektor perkebunan kelapa sawit sering menjadi sorotan dan perdebatan publik. Terdapat tudingan bahwa ekspansi perkebunan sawit berkontribusi terhadap ketidakseimbangan ekosistem dan meningkatkan kerentanan terhadap bencana banjir.
“Di sisi lain, terdapat fakta bahwa industri sawit juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan jutaan masyarakat, termasuk petani kecil dan pekerja,” katanya.
Untuk mendapatkan fakta ilmiah yang objektif, dunia akademik memandang bahwa dialektika bencana alam di Sumatera dan perkebunan kelapa sawit harus ditempatkan dalam kerangka ilmiah yang objektif, berbasis data, dan terbuka.
“Dialektika yang sehat bukanlah untuk mencari pihak yang disalahkan, melainkan untuk menemukan pemahaman yang komprehensif dan solusi yang konstruktif,” katanya.
Poppy berharap, diskusi ilmiah yang diselenggarakan di USU ini dapat menjadi ruang untuk mengkaji secara ilmiah hubungan antara perubahan iklim global, tata guna lahan, dan kejadian bencana di Sumatera.
Selain itu juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang dapat dimitigasi melalui kebijakan, teknologi, dan praktik pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan. “Kita perlu mengedepankan pendekatan evidence-based policy, di mana setiap rekomendasi didasarkan pada riset yang kuat, data empiris, dan analisis multidisipliner,” kata Poppy.
Dengan pendekatan tersebut, kata dia, keputusan yang diambil tidak hanya responsif terhadap tekanan opini publik, tetapi juga efektif dalam melindungi masyarakat dan lingkungan. “Perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai penjaga nalar kritis, produsen pengetahuan, dan jembatan dialog antar pemangku kepentingan,” katanya. (REL)
