TARAKAN – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) melaksanakan Borneo Forum Ke-VI di Hotel Plaza, Kota Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara). Kegiatan yang mengusung tema ‘Mewujudkan Sawit Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Rakyat’ ini berlangsung dua hari mulai hari ini, Selasa (14/11/2023) hingga Rabu (15/11/2023) besok.
Ada tiga topik yang dibahas dalam Borneo Forum Ke-IV ini. Pertama, persoalan peremajaan sawit rakyat (PSR). Kedua persoalan keterlanjuran areal kebun masuk dalam kawasan hutan. Ketiga, persoalan fasilitasi kebun masyarakat (FKM).
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara Heri Rudiyono mengatakan kegiatan ini dihadiri pengusaha sawit seluruh Kalimantan dan juga dihadiri pengurus cabang GAPKI seluruh Indonesia.
Dikatakan Heri, di Kaltara tercatat ada 20 pabrik kelapa sawit (PKS) dan 60 perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta. Luas lahan kelapa sawit di Kaltara mencapai 500.000 hektare (ha) dan 350.000 ha merupakan kebun milik perusahaan dan sisanya 150.000-an merupakan kebun sawit milik masyarakat. “Di Kaltara, perusahaan besar mempunyai plasma. Para petani plasma tersebut berhimpun ke dalam sebuah koperasi,” kata Heri.
Dia berharap dalam acara Borneo Forum Ke-VI ini bisa dibahas Program PSR yang melibatkan perusahaan yang bermitra dengan petani. “Begitu juga persoalan kebun sawit yang terlanjur ditanam di kawasan hutan harus diselesaikan karena tidak bisa dilarang. Apalagi sudah berproduksi, pabrik sudah ada, sehingga bisa meminimalisir persoalan sosial, dibahas juga dalam forum ini,” ungkapnya.
Selain itu, lanjutnya, sebaran kebun kelapa sawit yang ada di Kabupaten Nunukan, di antaranya berada di Pulau Sebatik. Kebun sawit di Provinsi di Kaltara juga ada di Kabupaten Bulungan, Malinau dan Kabupaten Tana Tidung (KTT).
“Tahun ini juga kita sudah ada DBH (dana bagi hasil) sawit. Seluruh kabupaten/kota dapat dan sudah ada aturan peruntukan. Yang dikejar sekarang bagaimana memunculkan rencana aksi daerah untuk sawit berkelanjutan di semua provinsi dan tahun depan seluruh kabupaten dan kota sudah ada RAD kelapa sawit berkelanjutan,” harapnya. (SDR)
