JAKARTA – Peluncuran bursa komoditas minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dipastikan mundur. Sebelumnya bursa tersebut direncanakan meluncur pada bulan Juni 2023. Target Juni 2023 itu merupakan arahan dari Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan alias Zulhas.
Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Didid Noordiatmoko mengaku gagal tidak bisa merealisasikan peluncuran bursa CPO pada Juni lalu. Menurut Didid, Bappebti mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam membuat bursa CPO ini.
“Ini bulan Juni kami gagal memenuhi sampai sekarang belum mencapai targetnya Juni, sudah terlewati. Saya sudah melaporkan kepada Pak Menteri. Kami mengedepankan kehati-hatian. Karena berita belakangan ini mengenai CPO di Kejaksaan membuat kami lebih hati-hati,” kata Didid dalam konferensi pers di Double Tree by Hilton Jakarta Pusat, Kamis (3/8/2023).
Meski demikian, proses Bappebti untuk membentuk bursa berjangka CPO tetap berjalan. “Kita tetap masih on the track untuk membangun bursa CPO. Bahwa pelaksanaannya telat, iya saya akui. Kami memang penuh kehati-hatian. Ketika rapat dengan berbagai pihak, pelaku usaha juga bilang tidak mudah,” jelas dia.
Didid menjelaskan apa saja yang menjadi konsen Bappebti terkait prinsip kehati-hatian tersebut. Ia menjelaskan pertama banyak kaidah dalam penyusunan sebuah kebijakan yang harus dilalui atau dilakukan, termasuk uji publik. Didid menegaskan pihaknya tidak ingin peluncuran bursa CPO sekedar seremonial.
“Jadi tidak sekedar seremoni, tetapi ketika ada masukan, kami kaji lagi. Apakah masukan bisa dikerjakan atau nggak. Uji publik, tidak cuma sekali, beberapa kali, supaya apa? Kami tidak lagi ini penyusunannya cuma formalitas,” terangnya.
Libatkan Lembaga Lain
Selain itu, Bappebti juga ingin memastikan Kementerian/Lembaga lain yang terkait bisa terlibat dan mengetahui kebijakan bursa CPO. Apa lagi bursa CPO ini kaitannya oleh banyak elemen, dari kebutuhan CPO dalam negeri, ekspor, hingga tata kelola CPO dari hulu hingga hilir.
Adapun Kementerian/Lembaga yang akan terlibat di antaranya Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu, Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, hingga Kejaksaan Agung.
Didid menambahkan jika pihaknya tidak ingin membuat kebijakan yang asal-asalan sehingga penerapannya hanya sekejap. Ia mengatakan Kemendag sendiri tidak ingin mengulang kesalahan yang lalu terkait kebijakan yang berlaku beberapa hari saja.
“Itu jadi tidak bagus. Kami di-challenge itu agar ini bagus. Apakah akan sempurna? Tidak. Tidak akan sempurna, suatu kebijakan ideal pada saat dirumuskan pada satu tahun bisa saja tidak relevan lagi,” tuturnya.
Didid mengatakan belum bisa berjanji kapan bursa CPO akan meluncur. Namun, ia menargetkan aturan Peraturan Menteri Perdagangan-nya bisa terbit Agustus 2023 ini. “Tentu targetnya Agustus ini permendagnya selesai. Karena Agustus ini masih 28 hari lagi mudah-mudahan selesai. Tetapi Agustus ini ketemu hari-hari yang tidak produktif,” terangnya.
Dia juga menjelaskan tujuan hadirnya bursa CPO ini agar Indonesia tidak lagi bergantung pada bursa CPO Malaysia dan Rotterdam. Mengingat Indonesia merupakan penghasil CPO terbesar di dunia.
“Tujuan kenapa CPO masukan ke bursa, supaya Indonesia memiliki price reference CPO tersendiri, agar kita punya harga acuan versi Indonesia. Sebagai negara penghasil CPO terbesar dunia, agak miris kita tidak memiliki price reference sendiri,” jelasnya.
Dia juga menegaskan pembentukan bursa CPO agar Indonesia memiliki harga acuan sendiri. Ia mengatakan pembentukan itu bukan untuk menjatuhkan bursa CPO Malaysia.
“Kita tidak dalam posisi ingin menjatuhkan bursa Malaysia, tidak. Kita ingin punya harga acuan tersendiri, itu saja. Jadi, sekali lagi, tujuan utama CPO masuk bursa adalah supaya kita memiliki harga acuan kita tersendiri,” terang Didid.
Menurutnya Indonesia dengan Malaysia sendiri tidak ada persaingan terkait CPO. Malah saat ini kedua negara tengah bekerjasama untuk memperjuangkan nasib CPO yang dijegal akibat kebijakan Uni Eropa yakni UU Anti-deforestasi.
“Kita sama-sama memperjuangkan CPO. Kita sama-sama bersinergi memperjuangkan CPO. Jadi, seolah-olah kemarin ditulis bursa CPO nggak jadi-jadi karena saya takut dengan bursa Malaysia,” tambah dia.
Hadirnya bursa CPO juga bertujuan agar CPO Indonesia lebih bisa bersaing di global. Apalagi 50% produksi CPO global berasal dari Indonesia. “Supaya CPO kita bisa diterima di sana. Nah, dan kita tambah satu lagi, kita ingin punya harga referensi, kan gitu. Nah, jadi, kami tentu akan berkolaborasi dengan bursa-bursa yang ada,” katanya. (SDR)
