JAKARTA – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bersama Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian (Kementan) siap mengoptimalkan penyaluran dana peremajaan sawit rakyat (PSR).
Kepala Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran CPO BPDPKS Ahmad Munir menyatakan penyaluran dana BPDPKS untuk PSR dan sarana prasarana bertujuan untuk meningkatkan produktivitas yang pada ujungnya meningkatkan kesejahteraan pekebun.
“Kita tidak sekedar menunggu, tetapi terus berkoordinasi dengan Ditjen Perkebunan untuk mengoptimalkan penyaluran dana,” katanya di Jakarta, Kamis (22/6/2023).
Oleh karena itu, lanjutnya, upaya percepatan PSR oleh BPDPKS dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan yaitu Ditjenbun, dinas provinsi serta dinas kabupaten yang menangani perkebunan dalam hal koordinasi dan sinkronisasi pendataan usulan peremajaan.
Ahmad Munir menyatakan sejumlah upaya untuk percepatan PSR yakni melakukan focus group discussion (FGD) bersama Ditjenbun, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN). FGD tersebut mengusung tema percepatan pengajuan pengusulan PSR jalur kemitraan, soialisasi dan bimbingan teknis penginputan dokumen ke aplikasi PSR online.
Melakukan percepatan kegiatan perjanjian kerja sama tiga pihak yaitu lembaga pekebun, bank mitra dan BPDPKS. Selain itu juga percepatan penyaluran dana PSR setelah rekomendasi teknis (rekomtek) Ditjenbun diterima BPDPKS.
“BPDPKS hanya akan menyalurkan PSR dan sarpras kalau ada rekomtek dari Ditjenbun,” katanya saat Seminar Teknis Kelapa Sawit (STKS) bertema ‘Kiat Sukses Meningkatkan Produktivitas Sawit Tanpa Perluasan dan Optimalisasi Lahan dengan Tumpang Sari’.
Sementara itu Pejabat Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan Susanto menyatakan sampai 31 Mei 2023 realisasi PSR untuk rekomtek 291.960 hektare (ha), transfer dana Rp7,49 triliun, tumbang chiping 221.415 ha (75%), tanam 205.456 ha (73%).
“Untuk memberikan pendapatan selama TBM (tanaman belum menghasilkan) maka ada program tumpang sari pada masa TBM 1 dan TBM 2,” katanya.
Terkait pendanaan tanaman sela untuk program tumpang sari selama masa TBM, menurut Susanto, pihaknya bekerjasama dengan Direktorat Serealia, Ditjen Tanaman Pangan.
Apabila ada penerima dana PSR yang akan menanam jagung, maka bisa masuk dalam program perluasan lahan dan didanai dengan APBN Direktorat Seralia.
Sedangkan untuk pendanaan BPDPKS masih perlu payung hukum dengan dana terpisah dari dana PSR Rp30 juta per ha.
Sementara itu, Ketua Bidang Perkebunan GAPKI Azis Hidayat mengatakan untuk akselerasi PSR jalur kemitraan, pada 15 Mei 2023 sudah ditandatangani pakta integritas oleh 21 perusahaan perkebunan dengan diketahui oleh Dirjen Perkebunan, Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS dan Ketua Bidang Perkebunan GAPKI.
Isinya adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit mendukung dan berkomiten untuk menyukseskan program PSR melalui pencapaian target seluas 100.000 ha.
Mantan Dirjen Perkebunan Gamal Nasir menyatakan saat ini produktivitas kebun kelapa sawit rakyat masih rendah yaitu 3 ton CPO/ha/tahun, sedangkan perusahaan sudah mencapai 6 ton CPO/ha/tahun. Padahal potensi benih yang ada bisa mencapai 9-12 ton CPO/ha.
“Berarti masih ada ruang untuk peningkatan produktivitas tanpa perlu perluasan lahan dengan intensifikasi dengan cara seefisien mungkin sehingga biaya produksi tetap terjaga,” ujarnya. (SDR)
