PEKANBARU – Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menjadikan Provinsi Riau sebagai proyek percontohan dalam hilirisasi kelapa.
Staf Khusus Menteri PPN/Bappenas sekaligus Ketua Satuan Tugas Perencanaan dan Percepatan Hilirisasi Kelapa, Sukmo Harsono mengatakan, dari 17 provinsi, Riau nomor satu di Indonesia. Hal tersebut dalam hal luas kelapa di Riau yang mencapai sekitar 400.000 hektare (ha).
“Kita ingin jendelanya itu di Riau, kami ingin dapat pandangan dari provinsi dulu. Kami sudah turun melihat dan mendengar salah satunya di Indragiri Hilir, kami turun langsung ke Pulau Burung,” katanya di Pekanbaru, Senin (26/5/2025).
Baca Juga: BPDP Susun Roadmap Riset Industri Kelapa dan Kakao
Namun begitu, lanjutnya, ternyata pembibitan di Riau masih murni dari masyarakat berdasarkan ilmu secara turun temurun. Kemudian bibit tidak tersertifikasi lalu pohon kelapa merupakan warisan yang sudah berumur 25-40 tahun yang kalau ditebang masih sayang, tapi jika ingin ditanam lagi menunggu 4 tahun.
Maka dari itu, satgas kelapa ini terdiri dari kedeputian dan kementerian/lembaga lainnya menyusun roadmap mencegah harga kelapa turun. Jangan sampai Indonesia hilang dari kelapa dunia terlebih lagi saat harga kelapa saat ini naik.
“Kita tersentak dengan kenaikan harga kelapa dan masyarakat senang. Tapi dibalik itu ada sesuatu mengkhawatirkan yang ditangkap Bappenas perihal peremajaan kelapa akan habis kalau tidak dibenahi tata kelola dari hulu ke hilir,” ujarnya.
Baca Juga: Pungutan Ekspor Kelapa Bulat Diputuskan Pekan Ini
Dalam menyusun itu, pihaknya akan menghitung ulang berapa luas lahan dan jumlah pohon kelapa sudah tua. Selanjutnya bagaimana menyiapkan bibit dan penambahan kelapa serta peningkatan produktifitas yang saat ini masih 1,1 ton per ha.
“Bappenas samakan data berapa luas perkebunan di Indonesia, berapa batang kelapa yang masuk usia akhir, berapa rusak karena abrasi. Jangan sampai pada 2029 kita net impor kelapa kalau tak bekerja dari sekarang,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid menyampaikan sektor kelapa di Inhil terdapat di Pulau Sambu. Akan tetapi belakangan ini terjadi pemutusan hubungan kerja sekitar 3.000 orang yang menjadikan Riau dengan PHK kedua terbesar di Indonesia pada 2025.
“3.000 pekerja dipotong kontrak karena kehabisan bahan baku. Jadi perlu perbaiki tata kelola karena selama pertanian kelapa ini mandiri saja tak ada campur tangan pemerintah. Kualitas di masyarakat muda pun dipanen, belum lagi status lahan,” ungkapnya. (REL)
