JAKARTA – Puluhan desa di Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Madura, diberitakan menolak bantuan pangan berupa beras yang hendak dibagikan Bulog. Beras belum sempat disalurkan ke warga penerima. Beras dalam kemasan 10 kg itu diketahui kualitasnya tidak baik setelah kemasan dibuka. Beras tersebut berwarna kuning cenderung coklat. Ketika dicium, beras berbau tidak sedap.
Merujuk penjelasan perwakilan kepala desa di Kecamatan Tanah Merah, Zaiqulhak Alfarisi, beras yang dikirimkan ke kantor desa itu dikemas dalam kemasan tidak transparan. Berbeda dengan beras yang dibagikan sebelumnya: berkemasan transparan, sehingga isi beras kelihatan. “Ini betul-betul tidak layak dikonsumsi. Saya langsung menolak dan dikembalikan lagi ke truk Bulog yang mengantar,” kata Alfarisi.
Sebaliknya, menurut Pimpinan Cabang Bulog Madura, Ahmad Rofi’i, beras masih baik. Warna beras menguning diduga karena disimpan cukup lama. “Secara fisik bersih, tidak berbau. Kalau disimpan terlalu lama memang berdebu. Secara fisik masih bagus, hanya warna kurang putih,” kata Rofi’i. Rofi’i tidak menjelaskan secara fisik masih bagus itu apa berarti masih layak konsumsi. Ia juga tak menjelaskan berapa lama disimpan.
Baca Juga: BULOG dan 100 Infrastruktur Pascapanen: Pembelajaran dari Masa Lalu
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Bangkalan, Karyadinata, menjelaskan, beras tidak berbau apek, tidak berkutu, dan tidak menggumpal. Hanya warna beras menguning. Total beras yang dikembalikan desa di Kecamatan Tanah Merah mencapai 56 ton. Bulog, kata Rofi’i, akan mengganti dengan beras lain. Sebelum dibagikan ke warga, contoh beras akan ditunjukan ke desa.
Sontak, kejadian ini memunculkan sejumlah pertanyaan. Bagaimana sistem kontrol kualitas di Bulog sehingga beras yang menguning tetap lolos dan bahkan hampir disalurkan ke warga? Sebanyak 56 ton beras menguning ini apakah hasil penyerapan dari gabah semua kulitas dengan skema maklon tahun lalu? Atau beras ini sisa penyerapan dalam negeri di tahun 2024 yang saat itu mencapai 831.000 ton?
Menurut Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, awal Juni ini stok beras di Bulog mencapai 5,3 juta ton. Beras disimpan di gudang Bulog dan gudang filial atau sewaan. Sampai awal Juni 2026, penyerapan Bulog mencapai 3 juta ton dari target 4 juta ton setara beras. Ini berarti 2,3 juta ton dari 5,3 juta ton beras adalah luncuran stok akhir 2025. Pertanyaannya, apakah dari 2,3 juta ton itu masih ada sisa beras impor 2023? Apakah juga masih ada hasil pengadaan domestik pada 2024?
Jawaban atas pertanyaan ini menjadi penting karena akan menggambarkan usia beras yang mengonggok di gudang. Jika masih ada sisa impor 2023 dan hasil pengadaan domestik serta impor 2024, berarti beras tersebut minimal berusia sekitar 1,5 hingga 2,5 tahun. Saat ini informasi distribusi umur beras Bulog yang disimpan di gudang gelap gulita. Publik seperti saya, hanya bisa menebak-nebak. Bisa salah, bisa benar.
Baca Juga: Sampai Kapan Pelaku Usaha Industri Perberasan Merugi?
Informasi distribusi umur beras Bulog menjadi penting karena beras adalah barang tidak tahan lama. Sebagus apapun metode penyimpanan, risiko tidak bisa dibuat nol. Kalau kualitas beras baik dan pengelolaan mutu stok juga baik, kualitas beras berpeluang tetap terjaga meskipun usianya tua. Walaupun, misalnya, baunya apek. Kalau kualitas beras kurang baik, demikian pula pengelolaan mutunya, kualitas beras akan cepat menurun. Pada akhirnya, kualitas yang akan menjadi pertaruhan.
Stok beras di Bulog akhir tahun lalu mencapai 3,2 juta ton. Ditambah penyerapan tahun ini sebesar 3 juta ton berarti jumlahnya 6,2 juta ton. Jika saat ini di gudang ada 5,3 juta ton, berarti yang tersalurkan sepanjang tahun 2026 mencapai 0,9 juta ton. Artinya, pengeluaran –baik melalui operasi pasar SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan) maupun penyaluran bantuan pangan– sekitar 180.000 ton per bulan.
Jika pengeluaran beras Bulog tidak berubah, berarti dari Juni hingga Desember 2026 akan tersalurkan 1,260 juta ton. Apabila sisa target penyerapan 1 juta ton beras terpenuhi, berarti akhir tahun 2026 akan ada stok 5,04 juta ton beras. Ini stok yang amat besar. Menyimpan beras berjumlah jumbo, risikonya besar. Apalagi kalau kualitas beras yang disimpan kurang bagus. Artinya beras itu harus segera disalurkan.
Sialnya, saat ini tidak ada outlet atau penyaluran beras dalam jumlah besar. Juga tidak ada outlet pasti. Besar-kecilnya penyaluran beras operasi pasar SPHP amat tergantung kondisi pasar dan mekanisme penyaluran. Kalau mekanisme penyaluran ketat dan menyasar konsumen akhir seperti dilakukan sejak tahun lalu, volume penyaluran tidak besar. Sedangkan bantuan pangan beras tergantung ketersediaan anggaran. Di tengah ruang fiskal yang sempit, bantuan pangan boleh jadi menjadi pilihan kesekian.
Selaku pengelola cadangan beras pemerintah (CBP), Bulog dihadapkan pada pilihan tidak mudah. Persoalan utama bermuara pada satu hal: menyetok beras lebih 5 juta ton tak ubahnya ‘bom waktu’ yang bisa meledak setiap saat. Mengapa? Pertama, beras adalah barang tidak tahan lama. Sebaik apapun perawatan, risiko turun mutu tidak dapat dihilangkan sama sekali karena yang disimpan barang mudah rusak. Idealnya beras hanya disimpan 4 bulan. Lebih 4 bulan beras mesti dikeluarkan dari gudang.
Kedua, selama dalam penyimpanan beras akan susut volume, berpotensi turun mutu, dan bahkan bisa rusak. Sejak tahun lalu, Bulog menyerap beras mayoritas dari gabah kering panen (GKP) untuk semua kualitas. Karena regulasi ini, mayoritas gabah yang diserap Bulog tidak lolos kualitas, yang pada September 2025 porsinya mencapai lebih 65% dari total penyerapan. GKP dikategorikan tidak memenuhi kualitas apabila maksimal kadar air dan butir hampa masing-masing lebih dari 25% dan 10%.
Rupanya, gabah yang diserap ada yang kadar airnya sekitar 19,36%, tapi ada yang sampai 33,63%. Demikian pula kadar hampa bergerak dari 2,63% hingga 18,32%. Butir hijau antara 1,01% hingga 11,88%. Angka-angka ini menggambarkan secara jelas variasi kualitas gabah serapan Bulog: GKP tidak homogen. Selain menambah biaya penanganan (sortasi, pengeringan), yang dipertaruhkan adalah rendemen giling yang rendah dan kualitas beras yang juga rendah. Beras berkualitas rendah sulit dijual.
Lebih dari itu, beras berkualitas rendah kalau disimpan juga tidak bertahan lama. Pertanyaan yang menggoda adalah apakah beras yang ditolak puluhan desa di Bangkalan itu beras hasil penyerapan gabah semua kualitas pada 2025? Pertanyaan ini sahih diajukan. Karena dari 4,525 juta ton GKP yang diserap Bulog tahun 2025 dihasilkan CBP 2,271 juta ton (rendemen giling 51,15%). Juga butir kuning/rusak 6.170 ton, dan beras hasil giling tidak sesuai standar 30.795 ton, selain menir, bekatul, dan sekam. Jadi, tahun lalu saja sudah ada beras tak standar hasil GKP any quality.
Ketiga, semakin lama disimpan biaya pengelolaan semakin besar. Ini membebani Bulog sebagai korporasi. Tahun 2025, Bulog merugi (sementara) Rp550 miliar. Dugaan saya, ini dampak dari pengadaan beras dari GKP semua kualitas, selain karena BUMN pangan ini lebih banyak membeli beras ketimbang menjual. Dengan stok beras yang makin jumbo, dugaan saya, potensi kerugian Bulog kian besar. Karena gejala lebih banyak membeli beras dengan sedikit menjual –seperti pada 2025– tetap berlanjut di 2026.
Dihadapkan pada tantangan menjaga kualitas beras dalam jumlah jumbo, keterbatasan gudang untuk menyimpan beras yang berkualifikasi baik, mengejar target pengadaan 4 juta ton setara beras, dan potensi kerugian yang semakin besar, manajemen Bulog diperkirakan semakin sulit bergerak. Kalau pada saat yang sama komplain pelayanan muncul bertubi-tubi, seperti terjadi di Bangkalan, tak terbayang bagaimana Bulog akan menyeimbangkan semua hal di atas. Apakah kejadian di Bangkalan sinyal ‘bom waktu’ yang dikhawatirkan banyak pihak sudah mulai menyala? Wallahu a’lam.
Khudori (Pengurus Pusat PERHEPI, Anggota Komite Ketahanan Pangan INKINDO, serta Pegiat Komite Pendayagunaan Pertanian dan AEPI)
