JAKARTA – Cadangan pangan merupakan faktor kunci untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan akibat El Nino. Sejumlah langkah strategis pun dilakukan pemerintah, mulai dari menggenjot produksi hingga impor pangan.
Hal tersebut disampaikan Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Budi Waryanto dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertajuk “Antisipasi Krisis Pangan di Tengah Ancaman El Nino”, belum lama ini.
Budi Waryanto mengatakan, pihaknya telah melakukan beberapa upaya strategis, khususnya di sektor hilir agar komoditas pangan yang bergejolak seperti beras bisa ditekan harganya. Misalnya, melanjutkan bantuan pangan beras yang sudah dilakukan pada tahap satu (Maret-Mei) sebesar 10 kilogram (kg) kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Menurutnya, upaya ini bisa efektif mampu menekan inflasi.
Mengantisipasi dampak El Nino, khusus ketersediaan, Budi menjelaskan, pemerintah sudah menyiapkan cadangan pangan pemerintah untuk bantuan beras 21 juta KPM masing masing 10 kg. Bantuan pangan yang dilaksanakan pada semester I selama tiga bulan berdampak pada menurunnya inflasi.
“Tapi ketika sebulan diputus, inflasi naik lagi (yakni) sekitar September. Jadi Presiden meminta dilanjutkan September, Oktober, November,” tandasnya.
Ke depan Budi memperkirakan, kemungkinan akan dilanjutkan hingga Maret 2024. Hal itu untuk mengantisipasi masih minusnya neraca produksi-konsumsi karena mundurnya musim tanam di akhir 2023. Apalagi pemerintah juga harus mengantisipasi Hari Raya Besar Keagamaan Natal dan Tahun Baru, serta adanya pesta demokrasi pada Februari 2023, kemudian dilanjutkan Ramadan dan Idul Fitri. “Jadi kita harus memperhatikan cadangan pangan agar terjaga dengan baik,” katanya.
Budi berharap tahun depan kondisi produksi pangan, khususnya padi bisa normal kembali. Untuk itu, pihaknya mendorong Perum Bulog bisa menyerap gabah petani targetnya 2,4 juat ton. Jumlah tersebut harus dipenuhi agar pemerintah bisa menjaga inflasi dengan baik. “Tidak hanya beras, tapi juga daging dan telur. Sekarang kita sudah coba terobosan bantuan telur,” tandasnya.
Sementara itu, Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita menjelaskan, saat ini tren kenaikan komoditas pangan tertinggi dalam 4 tahun terakhir, khsususnya beras. Selain akibat El Nino, manurutnya, kondisi pangan di pasar global turut mempengaruhi cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog.
Mengutip data Departemen Pertanian AS (USDA), Febby menyebut, stok beras dunia pada akhir 2023 ini diprediksi akan menurun menjadi 171,8 juta ton, lebih rendah 2 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, ada pembatasan bahkan penutupan keran ekspor beras oleh negara produsen dunia, seperti dilakukan India.
“Dari hasil komunikasi dengan sejumlah negara di Asia Tenggara, peluang impor beras kini semakin sulit. Jadi untuk impor juga tidak mudah,” katanya.
Saat ini, lanjut Febby, Bulog mengelola cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 1,47 juta ton yang terdiri dari PSO (public service obligation) sebanyak 1,38 juta ton, terdiri dari pengadaan luar negeri 1,3 juta ton dan dalam negeri 79.627 ton. Sedangan kegiatan komersial 87.700 ton.
Untuk menjaga stabilisasi harga beras, pihaknya sudah menggelontorkan beras sebanyak 877.142 ton sampai dengan Oktober. Satu tahapan bantuan, Bulog menyalurkan 411,000 ton. Jika nanti sampai Desember diperkirakan bantuan pangan mencapai 1,2 juta ton.
“Dengan adanya bantuan pangan kepada 21 juta KPM akan mengurangi 2,1 juta orang masuk pasar, sehingga mampu meredam harga beras di pasar,” ujarnya.
Lebih lanjut Febby mengatakan, Perum Bulog mendapat kuota penugasan impor beras sebanyak 1,5 juta ton tahun ini. Setelah sebelumnya menugaskan mengimpor 500.000 ton di akhir 2022, yang realisasinya dilanjutkan ke 2023. Bulog menargetkan bisa merealisasikan impor sebanyak 2 juta ton sampai akhir 2023.
“Nah saat ini Bulog sudah secure stoknya, itu ada 1,4 juta ton. Sebenarnya sebanyak 1,5 juta ton memang (ditargetkan). Saat ini masuk terus beras dari luar negeri untuk pemenuhan stok minimal CBP itu sendiri,” jelas Febby.
Waktu Tanam Mundur
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Irigasi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Rahmanto mengatakan, El Nino tahun ini sejatinya tidak begitu signifikan. Namun akibat kekeringan panjang berdampak waktu tanam padi menjadi mundur.
“Jika biasanya musim tanam Oktober, karena belum hujan tanam menjadi mundur. Kalau tanam mundur berdampak pada panen tahun depan. Ini yang dikhawatirkan tahun depan, Januari, Februari mengalami penurunan produksi. Tahun ini sih tidak signifikan,” jelasnya.
Melansir data BPS, Rahmanto mengatakan, luas panen existing 10,45 juta ha dengan produksi 54,74 juta ton gabah keringi giling (GKG) atau 31,75 ton beras dengan produktivitas 5,2 ton/ha. Kementan telah menargetkan produksi sebanyak 35 juta ton beras atau produksi gabah 54,74 juta ton. “Artinya ada penambahan produksi sebanyak 3,2 juta ton beras tahun depan,” katanya.
Dalam rangka meningkatkan produksi beras nasional, Kementan pun melakukan strategi. Setidaknya ada dua strategi yaitu meningkatkan indeks pertanaman (IP) padi dan perluasan areal tanam. Saat ini IP lahan sawan irigasi rata-rata baru 1,68. Artinya belum sampai IP 2, kecuali lahan sawah di Bekasi, Karawang dan Indramayu.
“Kalau kita tingkatkan IP jadi 1,92 atau penambahan luas tanam 1.076.125 ha akan menyumbang produksi sebanyak 3,2 juta ton. Jadi target peningkatan produksi bisa dengan mudah tercapai,” katanya.
Sedangkan untuk sawah non irigasi yang luasnya mencapai 3 juta ha saat ini rata-rata IP-nya hanya 1. Jika bisa dinaikkan IP menjadi 1,3, maka akan meningatkan luas tanam menjadi 900.000 ha atau luas panen 858.711 ha dengan tambahan produksi sebanyak 1,34 juta ton beras.
Langkah lain, menurut Rahmanto adalah optimalisasi lahan rawa 1 juta ha. Dari lahan tersebut ada potensi penambahan produksi sebanyak 3,1 juta ton. Selain itu optimalisasi lahan tadah hujan seperti lahan perkebunan, Perhutani dan tegalan masyarakat yang luasnya mencapai 7,6 juta ha.
“Jika bisa dioptimalkan 1 juta ha, maka akan menyumbang 2,9 juta ton. Karena itu harus dioptimalisasi dengan pemanfaatan air tanah,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktorat Serealia, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan Rachmat mengatakan sektor pertanian Indonesia masih mengalami tantangan besar, terutama dari sektor alih lahan yang masif saat ini. Selain itu, dia mengatakan produktivitas padi riil Indonesia di lapangan masih belum mencapai potensi hasilnya.
“Posisinya intensitas tanam padi kita ini masih rata-rata belum dua kali ya. Seperti yang disampaikan Pak Rahmanto, ada yang satu ada yang dua. Sebagian ada yang tiga sebagian juga ada yang empat. Tapi rata-rata masih di bawah dua,” ujar Rachmat.
Untuk meningkatkan produktivitas padi, pemerintah berupaya menggeser varietas yang memiliki produktifitas rendah dengan menyiapkan varietas unggul. Di sawah irigasi saat ini petani masih banyak menanam varietas Ciherang yang produktifitasnya hanya 5-6 ton/ha. Untuk itu, pemerintah menyiapkan varietas Inpari 32 yang produktivitasnya bisa mencapai 7-8 ton/ha.
“Di lahan tadah hujan ada varietas Inpago 8. Di lahan rawa ada Inpara yang produktifitasnya ada bisa mencapai 4-8 ton/ha. Ini yang kita lakukan untuk meningkatkan produktifitas padi,” katanya. (SDR)
