PALANGKARAYA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka secara langsung kegiatan Borneo Forum ke-7 2024 di Swissbell Danum Hotel Palangkaraya, Jumat (28/6/2024) pagi.
Dalam sambutannya Agus mengatakan ada empat hal yang diperlukan investor saat berinvestasi di Indonesia yakni kemudahan dalam berusaha yakni kepastian tempat usaha atau lahan, keamanan wilayah dan stabilitas regulasi hukum dan keberlanjutan usaha yang dijalankan seperti pada perkebunan besar sawit (PBS) di Indonesia tidak terkecuali pula di Kalimantan Tengah (Kalteng).
“Kementerian ATR/BPN akan terus berupaya mengatasi masalah konflik lahan dan agraria di Kalimantan Tengah,” kata Agus seperti dikutip RRI, Jumat (28/6/2024).
Sementara itu, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di Kalteng khususnya terkait masalah PBS. Di mana dengan berbagai macam konflik dan masalah sosial yang dihadapi.
Hal ini lantaran masih banyak kemiskinan yang terjadi di Kalteng tidak terkecuali di wilayah PBS Kalteng. Banyak lagi persoalan yang harus segera diatasi, di antaranya Pemprov Kalteng serius dalam penertiban Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) untuk usaha perkebunan dengan luas di bawah 25 hektare (ha).
Selain itu yang menjadi persoalan di Kalteng, kata Sugianto, masalah kemiskinan akibat konflik sosial dan agraria, Pendidikan, kesehatan dan sumber daya manusia (SDM) di Kalteng. “Kita harapkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian ATR/BPN dapat membantu permasalahan yang dihadapi setiap daerah di Indonesia terkait masalah perusahaan perkebunan besar kelapa sawit,” ujarnya.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menyampaikan GAPKI selalu memposisikan sebagai partner pemerintah dan berharap koordinasi yang telah berjalan antara pemerintah dan pelaku usaha akan semakin baik.
Selain itu, saat ini banyak pula keluhan petani sawit yang telah memiliki sertifikat menghadapi persoalan dalam peremajaan kebun sawit, akibat masuk kawasan hutan. Sehingga dengan hadirnya Menteri ATR/BPN diharapkan membantu menyelesaikan konflik yang dihadapi.
Perlu diketahui, kata Eddy Martono, dari sekitar 2.000 perusahaan sawit di Indonesia, hanya 744 perusahaan yang menjadi anggota GAPKI. “Yang perlu diperhatikan saat ini terkait produktifitas perkebunan kelapa sawit juga hambatan perkebunan sawit di kawasan hutan,” katanya.
Ketua Panitia Boneo Forum ke-7 Bernhard R Setyawan mengatakan kegiatan Borneo Forum Ke-7 dalam rangka untuk memeriahkan peringatan 17 Agustus 2024 dan juga hari Jadi Kota dan Pemerintah Kota Palangkaraya.
Pada Borneo Forum Ke-7 ini menampilkan beragam rangkaian acara, yaitu Talk Show mengenali investasi sawit saat ini dan ke depan, Pembukaan Pameran Inovasi Kelapa sawit, Pameran UMKM, Festival Kuliner, Lomba Karya Tulis Ilmiah, Lomba Pidato Kampanye Sawit, Lomba Video Konten, Mewarnai Bersama anak PAUD sekota Palangkaraya, dan Fun Walk.
“Borneo Forum Ke-7 tahun ini merupakan kampanye positif dari stigma negatif tentang perkebunan kelapa sawit,” katanya.
Kepala Divisi Perusahaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Achmad Maulizal Sutawijaya menyampaikan bahwa sampai saat ini secara produksi petani Indonesia swadaya 45% masih sangat rendah. “Saat ini masih terus dibantu dan juga melibatkan GAPKI alam program CSR diluar kedinasan,” ucapnya.
Borneo Forum Ke-7 tahun ini, menjadi wadah untuk berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri, akademisi, dan organisasi non-pemerintah, untuk menyampaikan pandangan dan rekomendasi mereka dalam upaya meningkatkan kinerja industri kelapa sawit Indonesia secara keseluruhan. (ANG)
