JAKARTA – Penegakan hukum yang tegas terhadap korporasi telah mendorong transformasi positif menuju praktik penyiapan lahan tanpa bakar (zero burning). Namun demikian, perusahaan perkebunan kelapa sawit tetap saja dituding sebagai pihak yang harus bertanggungjawab dalam kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
“Mengatribusikan seluruh kejadian kebakaran sebagai kesengajaan korporasi kurang selaras dengan kalkulasi risiko bisnis dan realitas di lapangan,” ujar Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University Prof Dr Ir Sudarsono Soedomo, MS, MPPA ketika dihubungi Jumat (6/11/2026) malam.
Menurut Sudarsono, korporasi tidak akan gegabah dalam menyikapi persoalan karhutla. Soalnya jika itu dilakukan, korporasi akan menghadapi risiko hukum dan bisnis yang sangat berat.
Dia memaparkan, berdasarkan asas strict liability (pertanggungjawaban mutlak) dalam Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, korporasi bertanggungjawab penuh atas kebakaran di area izinnya tanpa perlu pembuktian kesengajaan.
“Sanksi pemulihan lingkungan hingga triliunan rupiah serta risiko pencabutan izin dan pemboikotan pasar ekspor menjadikan tindakan membakar lahan sebagai opsi yang sama sekali irasional bagi korporasi formal,” ujar Sudarsono.
Akar masalah dari karhutla ini, kata dia, disebabkan ketidakjelasan hak atas tanah (property rights). Sebagian besar titik panas (hotspot) bermula dari lahan status open-access, kawasan sengketa tenurial, atau area tanpa penguasaan fisik yang jelas.
“Di area ini, metode tebas-bakar kerap dimanfaatkan oleh oknum spekulan tanah untuk mengklaim lahan secara murah. Api tersebut kemudian melompat (spillover fires) menerobos batas Hak Guna Usaha (HGU) korporasi.”
Korporasi skala menengah-besar, kata Sudarsono, umumnya telah mengalokasikan investasi signifikan untuk membentuk Kelompok Tani Peduli Api (KTPA), menara pemantau, dan armada pemadam. Dalam banyak kejadian, tim internal perusahaan bertaruh aset memadamkan api yang datang dari luar batas konsesi demi melindungi tanaman produktif mereka.
Pencegahan Karhutla
Dalam kesempatan tersebut, Sudarsono menegaskan bahwa pencegahan karhutla harus dikedepankan, apalagi di saat terjadi el nino yang sangat kuat seperti tahun ini. Pencegahan yang berkelanjutan memerlukan pendekatan terpadu yang membenahi akar masalah ekologis, hukum, dan sosial-ekonomi.
Karena itu, pemerintah perlu mempercepat penyelesaian sengketa batas wilayah dan pendaftaran tanah untuk mengeliminasi kawasan tak bertuan (open-access) yang rentan disalahgunakan oleh oknum spekulan tanah.
Untuk mendukung pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB), perlu skema insentif dan bantuan alat berat komunal (ekskavator) di tingkat desa/kecamatan. “Selama sewa alat berat mahal, tebas-bakar akan tetap menjadi pilihan ekonomi paling rasional bagi petani skala kecil,” kata Sudarsono.
Diketahui bersama bahwa lahan gambut sangat mudah terbakar dan sulit sekali dipadamkan. Karena itu perlu dilakukan restorasi hidrologi gambut skala lanskap. Pembasahan kembali (rewetting) melalui pembendungan kanal harus dilakukan secara terintegrasi lintas batas konsesi perusahaan, lahan masyarakat, dan kawasan konservasi.
Prinsip pencegahan kebakaran dan keterlacakan lahan, kata Sudarsono, tidak boleh dibebankan hanya pada sektor sawit, melainkan harus diterapkan secara adil pada komoditas perkebunan dan pertanian lainnya. (SBM)
