DELI SERDANG – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mendorong pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) memanfaatkan hasil riset yang dibiayai oleh BPDPKS dalam rangka meningkatkan usahanya. Berbagai hasil penelitian itu sangat potensial dikomersialkan dalam skala UMKM.
“UMKM yang memproduksi produk olahan sawit punya kesempatan menampilkan produknya di pameran yang didukung oleh BPDPKS,” kata Kepala Divisi Usaha Kecil Menengah Koperasi (UKMK) BPDPKS, Helmi Muhansyah dalam Seminar Nasional Potret UMKM Pekebun di Gedung Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI) di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 16 Mei 2023. Seminar ini merupakan hasil kerjasama ITSI dan BPDPKS.
Seminar inidiikuti oleh puluhan peserta dair berbagai kalangan antara lain petani sawit, akademisi, pelaku usaha berbasis kelapa sawit, peneliti, praktisi, dan pemangku kepentingan yang lainnnya. Beberapa organisasi petani sawit di Sumatera Utara yang hadir antara lain Samade, Apkasindo, Aspekpir, hingga kalangan usaha seperti perwakilan GAPKI, HIPMI, dan para pelaku UMKM.
Menurut Helmi Muhansyah, selama ini riset tentang sawit cukup beragam. Bahkan, BPDPKS secara berkala memberikan grant penelitian untuk peneliti dari berbagai kampus di Indonesia. Hasil riset cukup positif dan ber ekonomis jika diproduksi dalam skala UMKM. “Pelaku UMKM harus memperkuat entrepreneurshiop untuk mengimplementasikan hasil riset ke level komersial,” katanya.
Kemampuan wirausaha para pekebun sawit yang perlu dikembangkan juga diamini oleh Rektor ITSI, Aries Sukariawan. Dalam seminar yang sama, Aries memberi perhatian khusus pada aspek kemampuan pengelolaan bisnis para pekebun sawit. Semua pihak harus memberi kesempatan yang lebih besar pada pekebun dalam pengembangan jiwa wirausaha. “Asosiasi petani dan media harus menjadi penggerak untuk meningkatkan daya saing ini,” katanya.
Direktur Utama PTPN III Mohammad Abdul Ghani yang menjadi pembicara kunci dalam seminar ini mengatakan petani sawit punya peran strategis. Sebab, dari 16,3 juta hektar lahan kebun sawit di Indonesia, 6 juta hektar di antaranya merupakan lahan petani sawit rakyat yang usinya sudah 25 tahun. “Ini memerlukan peremajaan,” katanya. Karena itu, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) harus didukung.
Dalam pengengan kemampuan petani sawit ini, BPDPKS memiliki peran penting, terutama dari aspek peningkatan produktivitas dan pendanaan. “Kita harus mendukung pengembangan perkebunan oleh berbagai pihak, termasuk BPDPKS agar semakin dirasakan manfaatnya oleh para petani sawit,” katanya. (PEN)
