NUSA DUA – Pemerintah sedang menyiapkan insentif bagi perusahaan yang masuk Bursa CPO. Insentif yang disiapkan yakni insentif pajak dan insentif Domestic Market Obligation (DMO) untuk ekspor.
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko di sela acara Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2023 di Nusa Dua, Bali, Kamis (2/11/2023).
Menurut, secara umum insentif CPO yang masuk bursa sedang digodok dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Sudah sampai mana? belum terlalu jauh karena masih berupa dalam kajian, kajian ini harus masih kita buktikan dengan kondisi di lapangannya lah kira-kira,” katanya.
Saat ini Bappebti terus melakukan evaluasi setiap harinya sejak diluncurkan pada 13 Oktober 2023 lalu. Di mana sejatinya, dengan bursa CPO diharapkan bisa membuat perdagangan menjadi lebih transparan dan adil.
“Untuk menjadikan bursa itu transparan dan fair, bursa itu harus kredibel. Jadi tahapannya begitu. Nah saat ini bursa baru dua minggu, apakah sudah kredibel? Belum. Karena masih dua minggu, masih kecil sekali,” kata Didid.
Sehingga, sambil menunggu bursa CPO kredibel, transparansi dan adil, Bappebti secara paralel menyusun kajian yakni berupa insentif. Termasuk mengenai angka-angka yang lebih real dan bukan lagi secara asumsi.
Insentif tersebut sedang dikoordinasikan dengan berbagai kementerian dan lembaga. Misalnya, mengenai pajak dibahas dengan Kemenkeu, kemudian dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Ditjen Dagri), Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang katanya dengan domestic market obligation (DMO).
“Apakah dengan masuk bursa bisa pengaruhi DMO-nya misalnya, kita akan bahas. Begitu juga dengan ekspornya juga dengan kita kaji dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri, bagaimana dengan bursa sawit untuk ekspor seperti apa, ini sambil jalan terus,” jelas Didid.
Adapun dengan Kemenkeu, Didid bilang, akan meliputi insentif untuk bea keluar dan kemudahan bea keluar. Didid mengatakan, secara umum Bappebti menargetkan harga bursa CPO bisa mulai kredibel atau terwujudnya price reference di semester I/2024.
Di mana, harga tersebut akan menjadi harga acuan yang adil, dan real time baik secara hulu dan hilir. Tak hanya untuk produsen CPO yang besar tapi juga untuk yang berskala kecil.
“Sehingga tidak ada dominasi untuk pihak tertentu, bisa berjalan bagi semua pihak. Hulu hingga hilir bisa memanfaatkan harga acuan ini,” jelas Didid.
Ia juga mengajak bagi petani CPO yang berskala kecil untuk ikut masuk dalam bursa CPO ini. Hal ini agar bisa memanfaatkan harga yang lebih transparan dan menguntungkan.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa bursa CPO untuk ekspor bersifat sukarela. Artinya produsen tidak diwajibkan untuk ikut serta ke dalam bursa.
“Saya tidak ingin semuanya diatur pemerintah, ini (bursa CPO) untuk kepentingan saudara, silahkan dipergunakan sebaik-baiknya,” ujar Zulhas saat memberi sambutan dalam pembukaan IPOC secara virtual.
Dia berharap adanya bursa berjangka CPO dapat menjadi fondasi Indonesia menjadikan acuan harga CPO yang adil, transparan dan akuntabel serta real time. “Kalau tidak, anda akan selalu ditentukan oleh Rotterdam, Malaysia. Saya kira kita juga punya harga diri,” ucap Zulhas. (SDR)
