JAKARTA – Tata kelola sawit di negeri ini ternyata tak efisien. Akibat ketidakefisien itu ada potensi sekitar Rp172 triliun yang menguap. Karena itu, pemerintah bakal mengejar potensi pendapatan yang menguap tersebut untuk dimasukkan ke kas negara.
Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara Business Matching 2024 di Bali, Kamis (7/3/2024).
“Saya ingin menyampaikan bahwa efisiensi kita itu, kita bicara data dari Pak Ateh (Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP), itu kita banyak masih belum efisien di mana-mana,” ujar Luhut.
“Misalnya di kelapa sawit, masih ada inefisien di sana-sini yang kita masih bisa menarik Rp172 triliun potensi untuk ditarik di sana. Sekarang kita mau kejar itu,” sambungnya.
Ia menjadwalkan untuk mengadakan rapat dalam waktu dekat termasuk memanggil kementerian terkait karena inefisiensi itu diperkirakan muncul karena adanya regulasi yang menghambat.
“Untuk mengundang kementerian yang terlibat. Kenapa Anda membuat peraturan yang malah menghambat peraturan yang satu? Itu selalu kelemahan kita,” tutur Luhut.
“Saya lapor Bapak Presiden (Jokowi), kemarin, misalnya, ada satu kementerian. Peraturan-peraturan dalam kementerian itu satu sama lain ada yang tumpang tindih sehingga tidak bisa jalan,” tegasnya.
Ia berharap agar regulasi tersebut diharmonisasi supaya tidak ada aturan yang tumpang tindih dan tidak saling menghambat pembangunan, khususnya di sektor kelapa sawit.
Selain harmonisasi regulasi, sesuai arahan Jokowi, Luhut mengungkapkan data tata kelola sawit juga perlu diperbaiki sehingga menjadi lebih efisien. Ia meyakini ketidakefisienan itu juga terjadi di sejumlah instansi yang juga akan dilakukan perbaikan dan diaudit lebih lanjut oleh BPKP. (SDR)
