JAKARTA – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tahun ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,4 triliun untuk replanting atau Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Anggaran tersebut juga dialokasikan untuk mendukung penangkaran bibit sawit.
Hal itu diungkapkan Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman di sela acara Perkebunan Expo (BUNEX) 2023 di Indonesia Convention Exhibition BSD Tangerang Selatan, Banten pada 7-9 September 2023.
“BPDPKS itu kan berdiri sejak 2015. Khusus untuk replanting sudah lebih dari Rp8 triliun yang sudah kita salurkan untuk mendanai program PSR. Sementara untuk tahun ini saja kita mengalokasikan anggaran Rp5,4 triliun,” ujar Eddy Abdurrachman.
Eddy Abdurrachman berharap dana tersebut semuanya bisa terserap sehingga Program PSR ini bisa terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Diketahui, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan, Kementerian Pertanian (Kementan) tahun ini menargetkan program PSR bisa menyasar kebun sawit rakyat seluas 180.000 hektare (ha). “Mudah-mudahan ini terserap. BPDPKS sudah mengalokasikan, tinggal sekarang tingkat penyerapannya seperti apa,” kata Eddy Abdurrachman.
Bagi petani sawit yang berminat mengikuti Program PSR akan mendapatkan subsidi sebesar Rp30 juta untuk setiap hektare kebun sawit yang direplanting. Dana tersebut berasal dari BPDPKS.
Namun untuk mendapatkan dana tersebut, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi petani. “Karena untuk mengikuti program ini, berdasarkan Permentan itu ada persyaratan-persyaratannya dan itu harus dipenuhi. Sepanjang itu bisa dipenuhi, nanti yang pekebun melalui lembaga pekebun seperti koperasi mengusulkan kepada Ditjen Perkebunan, selanjutnya Ditjen Perkebunan nanti yang akan menerbitkan rekomendasi teknis. Dari situlah dari rekomendasi teknis itu BPDPKS akan menyalurkan dananya,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Eddy Abdurrachman menambahkan bahwa BPDPKS bekerja sama dengan Ditjen Perkebunan untuk melaksanakan program-program pembibitan. Program pembibitan sawit ini dilakukan untuk mencegah atau meminimalisir peredaran dan penggunaan bibit sawit asalan atau yang tidak bersertifikat.
“Jadi bagaimana agar supaya manajemen daripada pengelolaan bibit itu bisa dilakukan secara baik. Jadi penangkar bibit itu, kita sudah sosialisasikan kepada mereka bagaimana bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembibitan dengan baik yang nantinya bibit-bibit tersebut akan diatur penyalurannya kepada pekebun-pekebun sawit rakyat, khususnya yang mengikuti Program PSR,” katanya.
Pada kesempatan ini, Ditjen Perkebunan bekerja sama dengan BPDPKS dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meluncurkan Aplikasi Bank Benih Perkebunan (BABEBUN). Aplikasi ini dibuat sebagai upaya untuk memastikan benih unggul yang tersimpan di BABEBUN tersertifikasi dan sesuai dengan kebutuhan petani sawit. “Kita akan melepas bahwa bibit yang kita pakai adalah bibit yang bener-bener berkualitas dan bersertifikat,” kata Ketua Umum GAPKI Eddy Martono.
Bibit memiliki peranan yang sangat besar terhadap keberhasilan tanaman. Tak terkecuali bagi tanaman sawit. Masa produktif tanaman sawit yang mencapai 25 tahun akan sangat bergantung pada bibit yang dipilih.
“Karena bibit itu sangat menentukan bagi tanaman sawit, karena umur sawit itu 25 tahun. Kalau menggunakan bibit palsu bagaimana? Jadi kami utamakan yang bersertifikat. Selanjutnya kita cek benih itu, benar gak dari produsen yang memang benar diakui oleh pemerintah,” kata Eddy Martono.
Peredaran bibit sawit ini, kata Eddy Martono, ada pengawasan. Kalau petani yang bermitra dengan perusahaan anggota GAPKI, perusahaan tersebut yang akan mengontrol. “Jadi kami yang melakukan pembibitan juga, day to day akan kami kontrol,” katanya.
Komoditas Strategis
Kementerian Pertanian (Kementan) menekankan pentingnya komoditas sawit mengingat sawit menjadi salah satu penyumbang devisa negara dan menunjang perekonomian Indonesia. Perkebunan sawit memiliki peran besar dalam membantu perekonomian Indonesia.
Perkebunan sawit menjadi sektor perkebunan yang paling bersinar sehingga menjadi highlight di hari kedua pelaksanaan BUNEX 2023. Hilirisasi sawit juga digenjot pemerintah. Ditjen Perkebunan bersama dengan BPDPKS bekerjasama untuk memperkenalkan sawit.
Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman mengatakan BUNEX 2023 merupakan salah satu upaya untuk memperkenalkan industri sawit dan turunannya. “Even ini merupakan salah satu langkah atau upaya dari pemerintah dalam hal ini Ditjen Perkebunan Kementan, untuk mengangkat kembali produk-produk perkebunan termasuk juga di dalamnya sawit yang merupakan komoditas strategis yang banyak memberikan kontribasi terhadap perkembangan perekonomian Indonesia,” kata Eddy.
Realisasi untuk pengembangan industri kelapa sawit semakin didukung dengan pelaksanaan sejumlah program oleh BPDPKS seperti peremajaan sawit rakyat (PSR) serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan sarana dan prasana (sapras). Upaya tersebut sebagai langkah peningkatan kualitas petani sawit di sektor hulu.
Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mendukung upaya BPDPKS memperkenalkan produk turunan sawit. “GAPKI sebagai salah satu exhibitors di sini yang tujuannya untuk memperlihatkan peran serta GAPKI di sektor kelapa sawit.
Dalam kesempatan ini kami juga ingin memperlihatkan kepada publik bahwa kami juga turut mengatasi stunting, kami juga turut dalam Program PSR. Jadi kami selama ini tidak saja berperan dalam industri sawit saja tapi juga mendukung program pemerintah di bidang kesehatan dan kesejahteraan rakyat,” kata Eddy Martono. (SDR)
