JAKARTA – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah menyalurkan dana sebesar Rp9,10 triliun untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Dana itu adalah akumulasi sejak tahun 2016.
Secara total, tercatat 142.076 pekebun sudah mendapat dana PSR dari BPDPKS melalui 1.818 proposal. Untuk tahun 2023, dana PSR yang disalurkan BPDPKS adalah sebesar Rp1,59 triliun. Dana itu diberikan kepada 21.910 orang pekebun dan menjangkau total luas lahan sebesar 53.012 hektare (ha).
Hal itu diungkapkan Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS Sunari saat jadi pembicara dalam Refleksi Industri Sawit 2023 dan Tantangan Masa Depan yang digelar Rumah Sawit Indonesia di Jakarta, Rabu (10/1/2024).
Sebagai informasi, PSR adalah salah satu program penyaluran dana yang dikelola BPDPKS, yang berasal dari pungutan atas ekspor CPO dan produk turunannya. Dana BPDPKS yang diberikan adalah sebesar Rp30 juta per hektare (ha) yang ditujukan untuk membantu petani sawit rakyat melakukan peremajaan atau replanting atas tanaman sawit yang sudah tua atau tak produktif lagi.
BPDPKS mencatat, hingga saat ini, setidaknya 306.490 ha lahan sawit rakyat telah mendapat dana PSR. Sebanyak 205.524 ha di antaranya telah ditanami dan 221.483 ha baru dilakukan tumbang chipping.
“Selama tahun 2023, terdapat 3 batch Rekomendasi Teknis jalur Kemitraan yang diterima BPDPKS. Batch 1 seluas 1.709 ha, batch kedua 1.892 ha, dan batch ketiga seluas 1.326 ha,” papar Sunari.
“Jalur Kemitraan ini relatif aman. Persentase luasan PSR jalur Kemitraan adalah 9,3% dari total luasan PSR yang tersalur pada tahun 2023,” pungkasnya. (SDR)
