JAKARTA – Para pelaku usaha industri hilir sawit mendukung pemerintah untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dan percepatan swasembada pangan serta energi. Ada dua kunci dari sisi industri sawit dalam mendukung target pemerintahan Prabowo tersebut, pertama mengoptimalkan kerja sama internasional seperti BRICS dan mendorong investasi di sektor hilirisasi sawit.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN) Rapolo Hutabarat dalam acara buka puasa yang digelar di Jakarta, Rabu (12/3/2025). Narasumber lain adalah Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga dan Sekjen APROBI Ernest Gunawan.
“Pertama, kerja sama ekonomi bilateral Indonesia yang saat ini dengan 9-10 negara, tetapi produk sawit secara keseluruhan belum banyak dimanfaatkan dalam kerja sama bilateral ini. Karena ada beberapa insentif yang barangkali belum diketahui oleh dunia usaha di Indonesia,” ujarnya.
Rapolo juga menambahkan, resminya Indonesia menjadi anggota ke-10 BRICS pada 6 Januari tahun ini merupakan peluang besar untuk sektor sawit. Apalagi, kata dia, negara-negara BRICS tidak ada satupun yang menerapkan hambatan dagang.
Baca Juga: GIMNI Usul Program Minyakita Diganti Skema BLT
“Kalau dibandingkan penduduk dunia totalnya mencapai 8,1 miliar porsi 10 negara BRICS mencapai 3,9 miliar itu porsinya sekitar 48% terhadap populasi dunia. Ke-10 negara itu tidak ada yang menerapkan hambatan dagang terhadap produk sawit,” jelasnya.
Dia pun berharap kerja sama pemerintah dengan BRICS ini menjadi kunci menarik investasi untuk sektor sawit dari 10 negara itu. Kemudian menjadi pasar utama dari produk sawit Indonesia.
“Dari sisi pendapatan per kapita rata-rata dunia itu USD14.400, dan rata-rata negara BRICS itu USD11.200-an. Jadi dari sisi ekonomi mendekati pendapatan dunia. Dari 10 itu ada dua yang melewati pendapatan per kapita rata-rata dunia yaitu UEA dan Rusia. Tiongkok itu masih USD13.000,” ujarnya.
Selanjutnya yang menjadi kunci untuk mencapai target swasembada dan ekonomi 8% yaitu dalam perluasan hilirisasi. Menurut Rapolo, Indonesia masih mengabaikan sawit untuk bernilai tambah tinggi seperti produk fitonutrien terutama betakaroten, tokoferol dan tokotrienol dan lain-lain.
Baca Juga: BRICS Diharapkan Jadi Pasar Produk Sawit Indonesia
Padahal, lanjut dia, pangsa pasar dari tiga jenis produk tadi dalam 3 tahun terakhir tembus USD10 miliar. Dan tidak ada satupun perusahaan farmasi Indonesia menjadi produsen produk sawit bernilai tambah tinggi tersebut.
Dia menyebut potensi produk fitonutrien itu bisa mencapai USD15 miliar per tahun. Artinya 50% dari total ekspor sawit yang mencapai USD30 miliar. “Maka perlu barangkali alih teknologi, insentif dari pemerintah supaya ada investasi. Mungkin ini menjadi salah satu pokok dalam kita bernegosiasi dengan BRICS supaya investasi bisa masuk,” ujar Rapolo.
Selain itu, hilirisasi untuk biomass sawit juga belum dimasifkan di Indonesia. “Ini masih diabaikan padahal dari sisi potensi ekonomi luar biasa. Memang belum bisa kalkulasi, tapi paling tidak hilirisasi sebagai bahan organik bagi perkebunan itu sangat mendesak untuk kesuburan tanah,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan pihaknya mendukung Pemerintahan Prabowo yang sudah menetapkan sawit sebagai aset nasional. Hanya saja, pekerjaan rumah ke depan adalah ketidakpastian regulasi.
Misalnya, Sahat menyoroti Perpres 5/2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan yang dikhawatirkan berdampak buruk terhadap industri sawit nasional dan usaha-usaha yang terkait dengan penggunaan lahan.
“Kalau ada perusahaan yang di luar HGU-nya diperoleh ya sudah diselesaikan saja bagaimana regulasi dan administrasi. Tapi tidak perlu diramaikan yang membuat cemas pengusaha,” ucapnya.
Lebih lanjut, dia pun mengusulkan menyetop program Minyakita yang saat ini kerap menjadi polemik. Dia mengatakan, program minyak goreng Minyakita membuat adanya 2 harga dalam satu produk yang sama. Hal tersebut, kata dia, akan terus menimbulkan penyelewengan.
“Makanya disamakan saja harganya dan kepada mereka yang tidak mampu membeli itu special case, itu diserahkan lewat Kemensos. Dananya dari mana? Bisa diambil dari levy, tidak perlu APBN,” ujarnya.
Sementara itu, Sekjen Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) Ernest Gunawan mengatakan pihaknya telah mendukung pemerintah dalam program biodiesel. Dia mengatakan, untuk program B35 pada 2024 penyaluran biodiesel sangat baik dengan realisasi mencapai 13,1 juta KL atau hampir 98%.
Untuk mendukung B50, Ernest mengatakan dibutuhkan total kapasitas 24 juta – 25 juta KL. Namun saat ini kapasitas terpasang hanya 19,6 juta KL atau dibutuhkan 4 juta – 5 juta KL kapasitas terpasang lagi. “Mungkin tahun ini akan ada tambahan sekitar 1 juta KL. Diharapkan ke depan akan ada investasi di sektor ini atau existing players untuk ekspansi,” ujarnya.
Namun, menurut Ernest, ekspansi tersebut akan berjalan apabila ada kenyamanan berusaha dan kepastian hukum. Dia mengatakan bahwa saat ini perusahaan yang bergabung di APROBI tahun ini masih ada pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung. “Jadi kita berharap dalam isu ini bisa segera selesai, mungkin akan menarik banyak investor untuk menaikkan kapasitas biodiesel,” pungkas Ernest. (SDR)
