JAKARTA — Pemerintah terus berupaya meningkatkan bauran bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan bahan bakar nabati (BBN) biodiesel berbasis minyak sawit. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya uji terap B40, bauran solar dengan 40% BBN biodiesel untuk sektor kereta api tahun ini.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merencanakan uji terap sektor non-otomotif itu dilaksanakan dengan rentang waktu hingga 8 bulan. Sebagai salah satu tahapan dalam uji terap ini, LEMIGAS sebagai Unit Pengujian di bawah Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melaksanakan joint inspection dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Pertamina Patra Logistik, dan KA Logistik di Depo Arjawinangun, Cirebon pada 14 Mei 2024.
Kepala LEMIGAS Mustafid Gunawan mengatakan lembaganya melakukan survei pembangunan infrastruktur persiapan uji penggunaan B40 pada sektor kereta saat ini. “Dengan berbekalkan tenaga ahli yang dimiliki survey berjalan dengan lancar,” kata Mustafid dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/5/2024).
Sebelumnya, Kementerian ESDM menetapkan kuota penyaluran biodiesel B35, bauran solar dengan 35% BBN berbasis minyak sawit, sebesar 13,41 juta kiloliter (kl) untuk 2024. Kuota itu ditetapkan berdasar pada keberhasilan penyaluran B35 sepanjang 2023.
Kementerian ESDM memperkirakan stok minimal minyak kelapa sawit mentah untuk menopang program Biodiesel B40 sekitar 17,57 juta kiloliter nantinya. Hitung-hitungan itu berasal dari asumsi kebutuhan solar tahun 2024 sebesar 38,04 juta kiloliter.
Sementara dengan asumsi pertumbuhan rata-rata produk domestik bruto (PDB) sebesar 5%, maka penyaluran B40 diperlukan stok CPO domestik sekitar 17,57 juta kiloliter atau sekitar 15,29 juta ton CPO. BPDPKS memproyeksikan kebutuhan dana insentif Biodiesel B35 pada tahun ini mencapai Rp28,5 triliun.
Proyeksi itu naik 55,56% dari realisasi penyaluran insentif program bauran solar dengan 35% BBN berbasis minyak sawit sepanjang tahun lalu sebesar Rp18,32 triliun. Saat itu, badan pengelola dana sawit tersebut berhasil menghimpun pungutan ekspor sebesar Rp32,29 triliun.
“Target pungutan eskpor (PE) 2024 sebesar Rp27,3 triliun dan proyeksi kebutuhan dana insentif biodiesel tahun 2024 Rp28,5 triliun,” kata Kepala Divisi Perusahaan BPDPKS Achmad Maulizal Sutawijaya.
Besarnya proyeksi kebutuhan dana insentif Biodiesel B35 yang diperlukan itu disebabkan karena rata-rata selisih antara harga indeks pasar (HIP) BBN jenis Biodiesel dengan HIP minyak Solar cukup lebar.
BPDPKS memperkirakan rata-rata selisih HIP Biodiesel dengan HIP Solar sebesar Rp2.516 per liter. “Hitung-hitungan itu belum memasukan komponen ongkos angkut dan pajak pertambahan nilai (PPN),” kata Maulizal. (ANG)
