JAKARTA – Terjadi ketimpangan yang begitu signifikan dalam kepemilikan lahan pertanian di Indonesia. Ketimpangan penguasahaan lahan itu terjadi di perkebunan kelapa sawit.
Hal itu diungkapkan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3, Mahfud MD. Ia mengatakan lahan sawit hanya dikuasai segelintir orang saja.
“Jadi kalau melihat ketimpangan penguasaan tanah, bisnis sawit 39 (juta) hektare (ha), sementara hanya segelintir orang di bisnis sawit,” ucap Mahfud di debat pemilihan presiden (pilpres) 2024 keempat yang dilaksanakan di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (21/1/2024).
Mahfud kemudian mengatakan, bahwa hal itu adalah ironi karena dari total 17 juta petani sawit di Indonesia, rata-rata hanya menguasai 0,5 ha lahan sawit. Oleh sebab itu untuk menciptakan keadilan, Mahfud mengatakan bahwa konsep reforma agraria perlu dilakukan. Konsep itu memiliki tiga pilar.
Pertama, legalisasi, kedua retribusi, dan ketiga pengembalian klaim tanah. Yang jadi persoalan, Mahfud mengatakan sampai saat ini belum ada satupun masyarakat yang memperoleh redistribusi lahan. “Yang ada itu legalisasi, orang sudah punya (tanah) diberi sertifikat. Yang lain belum dapat,” bebernya.
Sementara itu, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) luas areal kelapa sawit setiap tahun memang terus mengalami kenaikan, hingga akhir 2023 diproyeksikan bisa meningkat jadi 16,83 juta ha.
Pada 2018 luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia tercatat 14,33 juta ha. Pada 2019 meningkat menjadi 14,46 juta ha. Kemudian pada 2020 meningkat lagi menjadi 14,59 juta ha. Sementara di 2021 BPS mencatat luas lahan kebun sawit di Indonesia 14,62 juta ha. Selanjunya pada 2022 menjadi 14,99 juta ha. Dan pada 2023 meningkat signifikan menjadi 15,83 juta ha. (ANG)
