SUNGAILIAT – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyiapkan dana sebesar Rp500 juta untuk mewujudkan program perlindungan sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bagi pekerja atau buruh harian di sector perkebunan kelapa sawit.
Kepala Dinsos Kabupaten Bangka Baharudin Bafa mengatakan dana sebesar Rp500 juta tersebut bersumber dari dana bagi hasil (DBH) yang dikucurkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Pekerja atau buruh harian perkebunan kelapa sawit yang memperoleh bantuan perlindungan sosial iuran BPJS Ketenagakerjaan, baik yang bekerja di perusahaan maupun perorangan ialah mereka yang tidak mendapat upah atau gaji bulanan.
Buruh harian yang tergolong pekerja nonformal akan mendapat bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp16.800 per orang per bulan. “Mekanisme pembayaran dilakukan dua kali setahun atau per enam bulan sekali,” ujar Baharudin di Sungailiat, Kamis (20/6/2024).
Berdasarkan data, jumlah pekerja atau buruh harian di perkebunan kelapa sawit yang tersebar di sejumlah wilayah kecamatan sampai desa mencapai lebih kurang 2.400 orang.
Di tempat lain, upaya peningkatan kesejahteraan petani sawit berlangsung melalui program kemitraan dan peremajaan sawit rakyat (PSR). Soalnya, keberadaan petani sawit, khususnya dalam pembangunan kemitraan dengan perusahaan sawit, dimulai puluhan tahun lalu di era kepemimpinan Presiden Soeharto.
“Kemudian berkembang sampai saat ini sehingga luas kebun sawit di Indonesia mencapai lebih dari 16 juta hectare (ha),” ucap Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspekpir) Indonesia, Setiyono dalam Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Pola Kemitraan yang diselenggarakan di Medan, Sumatera Utara.
Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS Sunari menjelaskan hampir separuh (42%) perkebunan kelapa sawit Indonesia ialah perkebunan petani swadaya. Pulau Sumatera dan Kalimantan memiliki luas lahan terbesar, selain juga wilayah timur Indonesia seperti Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Menurut data, dari total tutupan sawit yang ada, seluas 2,4 juta ha perlu dilakukan peremajaan. “Dibutuhkan strategi peningkatan kinerja sektor sawit seperti dukungan perbaikan rantai pasok petani rakyat, penyediaan layanan informasi kepada petani sawit rakyat, konsolidasi data luas lahan dan produksi sawit, serta perluasan pasar ekspor,” katanya.
Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo Irwan Peranginangin menegaskan pihaknya akan membantu pelaksanaan program PSR melalui jalur kemitraan seluas 60.000 ha dan melibatkan 120.000 petani sawit mitra plasma. “Program ini akan dilaksanakan di seluruh wilayah kerja PTPN Group di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi,” ujarnya.
Dia menjelaskan rencana besar tersebut dilakukan karena PTPN Group merupakan perusahaan pionir berkembangnya kebun sawit rakyat di Indonesia. “Progran PSR juga selalu masuk dalam rencana jangka panjang perusahaan (RJPP) PTPN Group. Kami menilai PSR ialah program yang sangat strategis,” ujarnya. (ANG)
