MEDAN — Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menegaskan komitmennya untuk terus mendukung keberlanjutan industri sawit nasional melalui penguatan sektor perkebunan rakyat. Dengan luas tutupan kelapa sawit Indonesia yang saat ini mencapai 16,83 juta hektar, sinergi antara pemerintah, perusahaan perkebunan, dan asosiasi menjadi kunci utama dalam memperkuat daya saing serta kesejahteraan para pekebun.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu Perkebunan Kelapa Sawit BPDP, Ahmad Munir, dalam Diskusi Uji Publik bertema Kemitraan Petani-Perusahaan Dalam Membangun Petani Yang Handal dan Kompetitif, Melalui Intensifikasi Lahan dan Industrialisasi. Agenda ini diselenggarakan oleh Rumah Sawit Indonesia (RSI) bekerja sama dengan Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan, Selasa (15/9/2026).
Dalam paparannya, Ahmad Munir mengungkapkan bahwa petani sawit saat ini dihadapkan pada serangkaian tantangan kompleks. Mulai dari masih rendahnya produktivitas tanaman, terbatasnya kapasitas hilirisasi produk di tingkat petani, hingga terpaan kampanye negatif (black campaign) yang memengaruhi citra industri sawit di pasar global.
“Menjawab tantangan tersebut, BPDP memastikan seluruh dukungan program pendanaan dari hulu hingga hilir bermuara pada upaya peningkatan produktivitas, nilai tambah, daya saing, serta kesejahteraan pekebun. Lingkup pemberdayaan yang dijalankan BPDP meliputi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan SDM, hingga riset dan pengembangan inovasi teknologi,” kata Munir.
Ahmad Munir menjelaskan, Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk mengganti tanaman tua atau tidak produktif menggunakan benih unggul serta penerapan Good Agricultural Practices (GAP). Program ini dirancang tidak hanya untuk menggenjot produktivitas, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan industri sawit nasional secara menyeluruh.
“Dalam pelaksanaan PSR, kemitraan dengan perusahaan perkebunan memegang peranan penting sebagai pendamping teknis dan budidaya, penguat manajemen kelembagaan, sekaligus penjamin penyerapan hasil (offtaker). Kolaborasi ini terbukti mempercepat penyelesaian peremajaan perkebunan sekaligus memberikan kepastian pasar yang berdampak langsung pada kesejahteraan petani,” kata Munir.
Kinerja program ini mencatatkan realisasi positif. Sepanjang periode 2016 hingga 31 Agustus 2026, capaian Program Peremajaan Perkebunan Rakyat telah menjangkau luas lahan 428.745 hektar bagi 187.782 pekebun, dengan total penyaluran dana bantuan PSR mencapai Rp12,86 triliun.
Akselerasi program ini kian meningkat pesat sejak dibukanya jalur kemitraan pada Mei 2023. Hingga akhir Agustus 2026, penyaluran PSR melalui jalur kemitraan telah merealisasikan peremajaan seluas 21.890 hektar dengan melibatkan 19 perusahaan perkebunan yang bertindak sebagai mitra strategis para pekebun.
Ahmad Munir mengatakan, BPDP menekankan pentingnya integrasi hulu-hilir melalui skema korporatisasi petani dan perusahaan. Dengan dukungan dana BPDP pada PSR, sarpras, SDM, hingga hilirisasi pangan dan bahan bakar nabati, konsolidasi produksi menjadi lebih efisien serta terhubung langsung dengan kebutuhan industri—menciptakan nilai tambah dan peningkatan kesejahteraan pekebun secara berkelanjutan. (SDR)
