JAKARTA – Pemerintah Indonesia berharap ada penundaan implementasi European Union Deforestation Regulation (EUDR) bagi petani kecil. Harapan tersebut disampaikan dalam pertemuan ke-2 Ad Hoc Joint Task Force (JTF) mengenai European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang diadakan pada 2 Februari 2024 di Putrajaya, Malaysia.
“Harapan kami untuk solusi konkret dari Ad Hoc JTF seperti penundaan implementasi EUDR, demi petani kecil,” kata Staf Ahli Menteri Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa dan Sumber Daya Alam Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Musdhalifah Machmud dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (3/2/2024).
Musdhalifah mengatakan, dengan saling memahami dan menghormati, Pemerintah Indonesia berharap Uni Eropa dapat memahami dan mempertimbangkan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia hingga saat ini.
Pemerintah Indonesia menekankan bahwa mereka menaati prinsip-prinsip keberlanjutan berdasarkan peraturan mereka (pemerintah Indonesia) sendiri, berdasarkan prinsip-prinsip Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC).
Wakil Sekretaris Jenderal (Perkebunan & Komoditas) Kementerian Perkebunan dan Komoditas Malaysia Dato’ Zailani Bin Haji Hashim menekankan tantangan seiring penyesuaian EUDR dengan sistem yang ada di Malaysia. Terutama dampak pada pekebun kecil di daerah terpencil disoroti. Selain itu juga mendorong kebijakan yang diperhatikan dan dukungan teknis yang ditargetkan untuk kepatuhan mereka.
Sementara itu, Direktur Diplomasi Hijau dan Multilateralisme Komisi Eropa (EC) Astrid Schomaker menegaskan kembali komitmen UE bekerja sama dengan Indonesia dan Malaysia untuk memastikan implementasi yang lancar dari EUDR. Khususnya dalam memastikan bahwa petani kecil dalam semua sektor komoditas yang relevan tetap termasuk dalam rantai pasok bebas hukum dan deforestasi ke Uni Eropa.
Dia menyambut baik komitmen Malaysia dan Indonesia untuk mengembangkan sistem pelacakan yang ketat dan untuk memperkuat sistem sertifikasi masing-masing berdasarkan analisis bersama atas ketidaksesuaian dengan persyaratan EUDR, dan menantikan diskusi mengenai pemetaan hutan dengan tujuan mengembangkan peta hutan nasional menggunakan definisi hutan FAO.
Fokus lima workstream
Diketahui, pertemuan kedua Ad Hoc Joint Task Force (JTF) European Union Deforestation Regulation (EUDR) berlangsung di Putrajaya, Malaysia, Jumat (2/2/2024). Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam mengatasi tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR).
Pertemuan ini dipimpin bersama oleh perwakilan dari Malaysia, Indonesia, dan Komisi Eropa bersama pemangku kepentingan dari industri kelapa sawit, karet kakao, kayu, dan kopi.
Dalam pertemuan gugus tugas bersama tersebut difokuskan pada lima workstream. pertama, terkait inklusivitas pekebun kecil. Uni Eropa berkomitmen mendukung inklusi pekebun kecil dalam rantai pasokan legal dan bebas deforestasi.
Kedua, skema sertifikasi yang relevan. Berupa analisis kesenjangan skema sertifikasi ISPO dan MSPO dibahas, dengan komitmen untuk menganggulangi kesenjangan kunci agar sesuai dengan regulasi EUDR.
Ketiga, jejak kepemilikan lahan. Di mana jejak kepemilikan nasional seperti SIMS dan e-MSPO Malaysia dan Dashboard Nasional Indonesia dipresentasikan. Uni Eropa berjanji mendukung pengembangan jejak kepemilikian tanah di sektor komoditas yang relevan.
Keempat, data ilmiah tentang deforestasi. Dalam diskusi ini fokus pada kemajuan observatorium Uni Eropa tentang deforestasi. Kemungkinan kerja sama dalam pengembangan peta yang komprehensif dan akurat dieksporasi.
Kelima, perlindungan data. Di mana keberatan Pemerintah Indonesia dan Malaysia terkait data geolokasi dibahas, dengan kedua negara menekankan perlindungan data. Uni Eropa menjelaskan bahwa geolokasi tidak terkait dengan data pribadi.
Pertemuan itu menetapkan tim khusus untuk setiap workstream dengan jadwal kerja. Hasilnya akan menjadi masukan untuk pertemuan ke-3 yang dijadwalkan pada September 2024 di Brussel, Belgia. Diskusi tingkat menteri direncanakan pada April, dengan kunjungan komisioner Eropa untuk Lingkungan, Laut dan Perikanan, Sinkevicius ke wilayah tersebut. (ANG)
