JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan melakukan evaluasi terhadap lebih dari 500 izin perusahaan pengelola perkebunan kelapa sawit. Hal ini merupakan bagian dari pendataan lahan perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia untuk mencegah konflik agraria.
“Saat ini tercatat ada sekitar 537 daftar perusahaan kelapa sawit di seluruh Indonesia yang siap diinventarisasi kepemilikan sertipikat lahannya oleh Kantor Pertanahan di masing-masing wilayah,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana dalam Entry Meeting Kajian Sistemik Bersama Ombudsman RI di Kantor Kementerian ATR/BPN Jakarta, Senin (22/7/2024).
“Ini sudah siap dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian setempat terkait kepemilikan Izin Usaha Perkebunannya (IUP),” imbuh Suyus.
Suyus menjelaskan, beberapa tahun belakangan sawit adalah salah satu isu yang menjadi fokus pemerintah, khususnya terkait masalah administrasi, keuangan, dan penyelesaian sengketa lahan.
Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, pemerintah sudah mengeluarkan izin bagi sekitar 16 juta hektare (ha) lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Namun yang sudah bersertifikat, kata Suyus, baru sekitar 7,9 atau 8 juta ha dengan total 11.000 bidang tanah.
“Ini menjadi perhatian karena sawit merupakan penghasil produk terbanyak di Indonesia, di satu sisi memang konfliknya cukup tinggi di lapangan itu,” ujar Suyus.
Entry Meeting antara Kementerian ATR dengan Ombudsman RI mengambil tajuk “Pencegahan Maladministrasi dalam Layanan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit”.
Dalam kesempatan tersebut, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, R.B. Agus Widjayanto berkomitmen mengawal pengelolaan administrasi terkait lahan sawit, terutama Hak Guna Usaha (HGU) dan sengketa pertanahan.
“Tugas kita mengawal program strategis nasional dan juga kegiatan-kegiatan pelayanan pertanahan lain. Kita juga mendengar aspirasi masyarakat yang disampaikan lewat Ombudsman dan survei KPK juga terhadap kita,” tegas Agus Widjayanto.
Sementara itu, Kepala Keasistenan Utama III Ombudsman RI, Yustus Yoseph Maturbongs menyambut baik inisiatif Kementerian ATR/BPN yang terus bersinergi dengan Ombudsman RI. Ia berharap, Kementerian ATR/BPN bersama stakeholders terkait dapat ikut dalam peninjauan lahan sawit bersama Ombudsman RI pada Agustus mendatang. (ANG)
