JAKARTA – Komisi VI DPR RI menilai pembentukan Subholding PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo yang merupakan bagian dari proyek strategis nasional (PSN) melalui penggabungan sejumlah perusahaan perkebunan negara komoditas sawit, kian memperkuat pengembangan ekosistem perkebunan kelapa sawit nasional.
Anggota Komisi VI Mahfudz Abdurrahman mengatakan PTPN IV PalmCo yang kini menjadi perusahaan perkebunan sawit terluas di dunia dengan mengelola 586.843 hektare (ha) perkebunan kelapa sawit sendiri dan 56.944 ha kebun kerjasama operasi itu menjadi katalisator atas ragam capaian kontribusi positif selama ini.
Baik dari hulu yang memberikan multiplier effect secara positif kepada petani melalui peremajaan sawit, rakyat serta penyediaan bibit sawit unggul bersertifikat hingga ke hilir dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional.
“Apresiasi semuanya atas pencapaian yang diraih PTPN IV PalmCo yang telah memberikan multiplier effect. Kinerja operasional positif tidak hanya memberikan dampak bagi perusahaan, namun juga mampu membantu dan memperkuat petani. Saya berharap PTPN mampu menjadi andalan baru Kementerian BUMN,” kata legislator dari Fraksi PKS itu.
Mahfudz menyampaikan hal tersebut di sela-sela kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI yang dipimpin Jon Erizal ke PPTN IV Regional III Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada Masa Persidangan ke-V tahun 2023-2024.
Kunjungan kerja dalam rangka Pengembangan Ekosistem Industri Kelapa Sawit Nasional Provinsi Riau turut dihadiri Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan Kementerian BUMN Faturohman, Direktur Manajemen Risiko Holding Perkebunan Nusantara M Arifin Firdaus, Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa, serta Region Head PTPN IV Regional III Rurianto.
Direktur Manajemen Risiko Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) M Arifin Firdaus, menjelaskan bahwa akhir tahun lalu telah dibentuk dua subholding PTPN I SupportingCo dan PTPN IV PalmCo.
PTPN IV PalmCo ini merupakan penggabungan dari PTPN V Riau, PTPN VI Jambi-Sumbar, dan PTPN XIII Kalimantan serta spin off sebagian PTPN III (Persero) ke dalam PTPN IV sebagai entitas bertahan.
“Pemegang saham berkeinginan bahwa aksi korporasi yang juga menjadi proyek strategis nasional ini mampu menjadi solusi dalam penguatan ketahanan pangan dan energi nasional serta juga mengakselerasi target peremajaan sawit pemerintah,” sebut Arifin.
Untuk itu, menurut pria berkacamata ini, PalmCo yang berfokus kepada sawit tersebut saat ini sedang menjalankan beragam inisiatif seraya mendudukkan fondasi yang mengusung keberlanjutan dan pertumbuhan optimal. “Kita yakin dengan dukungan dari Legislatif maka upaya-upaya untuk food and energy security dapat diwujudkan,” tambahnya.
Hal senada disampaikan Sonny T Danaparamita, Anggota Komisi VI dari Fraksi PDIP, yang berharap agar PTPN dapat memperkuat perannya sebagai mesin penggerak ekonomi Indonesia serta memperkuat ketahanan pangan di masa mendatang.
Dirinya juga meminta agar PTPN IV PalmCo memperkuat hilirisasi sehingga target penguatan penguatan ketahanan pangan dan energi nasional dapat diwujudkan. “Kita minta dapat disampaikan apa program hilirisasinya dan pada tahun berapa itu ditargetkan,” pesan Sonny.
Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan Kementerian BUMN, Faturohman, menjelaskan sebagai perusahaan kelapa sawit terluas di dunia, PalmCo mampu berprestasi di tengah ketidapastian situasi global dengan membukukan penjualan hingga Rp30,8 triliun serta meraih laba bersih sebesar Rp3,6 triliun secara konsolidasi sepanjang 2023 lalu. Namun begitu, ia meyakini terdapat beragam potensi yang bisa dimaksimalkan di masa mendatang, terutama dalam mencapai tujuan pembentukannya.
Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko Santosa memaparkan bahwa terdapat tiga tantangan pasca merger enam bulan lalu. Tantangan pertama adalah post merger integration atau konsolidasi pasca merger.
“Alhamdulillah, enam bulan berjalan pasca terintegrasi pondasi yang kita coba bangun sudah mulai terlihat petanya. Banyak potensi perbaikan utamanya untuk menghilangkan gap kinerja antar region dan unit kerja sama operasi kami,” ujarnya.
Tantangan kedua, perihal disparitas produktivitas perkebunan sawit yang disebabkan faktor kinerja serta budaya kerja dan tantangan ketiga adalah hilirisasi. Untuk kedua tantangan terakhir itu, ia mengatakan perusahaan sedang menggesa untuk melakukan penyeragaman budaya yang bersandar pada tata kelola yang baik dan dalam penentuan road map hililirasi, disandarkan pada lima pilar yang dimiliki PTPN saat ini.
“Lima pilar ini kami menyebutnya Next Gen Operation, Revenue Enhancement, Downstream Transformation, Trading & Supply Chain Improvement, serta New Green Business Establishment,” beber Jatmiko.
Lebih jauh, ia menjelaskan saat ini perusahaan telah menentukan prioritas nasional dan program strategis meliputi hilirisasi sektor pangan, peremajaan sawit rakyat (PSR), serta akselerasi pengembangan energi baru terbarukan untuk menjawab sekaligus mewujudkan tujuan pembentukan PalmCo.
“Untuk PSR, PTPN IV cukup masif. Di Regional III sendiri, saat ini total luasan PSR mencapai 9.981 ha dan pada tahun 2024 ini ditargetkan mencapai 13.011 ha atau 57% dari target yang dicanangkan seluas 22.444 ha. Pola yang dilaksanakan di Regional III ini yang kemudian kita adopsi untuk perluasan PSR di Regional lainnya,” tuturnya.
Selain PSR, perusahaan juga berkomitmen mendukung program pemerintah dalam menekan emisi karbon menuju net zero emission (NZE). Program reduksi emisi untuk mengurangi potensi gas rumah kaca tersebut dilaksanakan dalam satu siklus budidaya perkebunan mulai dari pengambilan raw material, proses produksi, hingga pengelolaan limbah.
Mulai dari proses pengambilan raw material hingga produksi, PTPN IV fokus pada perkebunan berkelanjutan, baik dari pemanfaatan pupuk yang tepat guna melalui digitalisasi, kebijakan zero burning, menjaga areal dengan nilai konservasi tinggi, hingga pengelolaan limbah sebagai sumber energi baru terbarukan.
“Dari sisi environment, pembangkit tenaga biogas baik sebagai co-firing maupun listrik berkontribusi positif dalam menekan emisi karbon secara signifikan. Kemudian, dari sisi bisnis, keberadaan PTBg tersebut menjadi bagian dari peningkatan efesiensi perusahaan serta nilai tambah terutama dari penjualan by product seperti cangkang,” demikian Jatmiko.
Jon Erizal yang memimpin jalannya rapat kunjungan kerja spesifik itu pun turut mengapresiasi strategi dan kebijakan Jatmiko dalam menjawab amanah pemerintah melalui PSN itu. Ia mengakui pihaknya cukup puas dengan segala capaian tersebut, termasuk produksi minyak makan merah yang kini menjadi produk awal hilirisasi perusahaan.
Meski dia juga turut memberikan catatan agar manajemen yang telah melewati fase post integration itu agar dapat menyusun road map hilirirasi secara komprehensif sehingga menjadi acuan di masa mendatang.
Jon Erizal juga menaruh fokus perhatiannya pada komposisi penggunaan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). “Itu penggunaan dana BPDPKS untuk Peremajaan Sawit Rakyat masih sangat minim. Hanya sekitar 15% dari total dana yang terkumpul,” kata Erizal.
“Semoga PTPN mampu mendorong agar penggunaan dana tersebut dapat lebih maksimal. Apa yang menjadi kendala agar disampaikan kepada kami biar kita dorong kebijakan yang dibutuhkan. Sehingga produktivitas sawit rakyat Indonesia benar-benar dapat ditingkatkan melalui PSR tadi,” tukasnya. (ANG)