JAKARTA – Sebanyak 300 pengusaha sawit dituduh mengemplang pajak alias tidak membayar pajak. Bocornya potensi pendapatan negara tersebut disebutkan mencapai Rp300 triliun.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior, di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (8/10/2024).
Menurut adik Presiden terpilih Prabowo Subianto ini, kebocoran tersebut karena ulah para pengusaha sawit nakal. Hashim mengatakan para pengusaha sawit nakal ini mendirikan perkebunan sawit ilegal. Namun, pajak dari aktivitas perkebunan itu tidak masuk ke kantong negara.
Baca Juga: Ini Dia Sembilan Jenis Bantuan Sarpras bagi Petani Sawit
“Ada jutaan hektare (ha) kawasan hutan diokupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal. Ternyata sudah diingatkan, tapi sampai sekarang belum bayar (pajak),” kata Hashim.
Diperkirakan, jumlah potensi penerimaan pajak yang tak masuk ke kantong negara ini mencapai Rp300 triliun. Hashim mengatakan, data tersebut dihimpun langsung oleh pemerintah. “Kami dapat data bisa sampai Rp300 triliun yang belum bayar. Ini data-data yang dihimpun pemerintah,” ujarnya.
Hashim menjelaskan, saat ini pihaknya telah mengantongi nama 300 perusahaan sawit nakal tersebut. Namun daftar tersebut masih akan ditelusurinya lebih jauh. “Dari kebocoran ini kita bisa hasilkan Rp50 triliun tiap tahun. Ini kita hitung-hitung dari satu kebocoran kita bisa berikan makan gratis 2 kali sehari untuk 9 juta anak,” kata dia.
Baca Juga: Lembaga Ini Sebar Ratusan Miliar Beasiswa, Kuotanya 3.000 Orang
Kebocoran anggaran menjadi salah satu topik yang kerap Prabowo Subianto bahas selama masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 silam. Bahkan pada kala itu, Prabowo sempat dipanggil dengan sebutan Prabocor karena sering membahas masalah kebocoran anggaran.
Menurut Hashim, informasi ini diperoleh Prabowo dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Kepala BKPK Muhammad Yusuf Ateh, dan dikonfirmasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Ini data yang Pak Prabowo dapat dari Luhut dan Ateh (BKPK) dan dikonfirmasi dari LHK ada jutaan ha kawasan hutan diokupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal ternyata sudah dingatkan tapi sampai sekarang belum bayar,” ungkap Hashim. (ANG)
