JAKARTA — Perkumpulan Organisasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI) menanggapi pernyataan CEO Danantara, Rosan Roeslani, yang mengklaim bahwa sejak PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) beroperasi pada 1 Juni 2026, gap antara harga ekspor yang dideklarasikan eksportir dan harga acuan pasar internasional — yang sebelumnya disebut mencapai 30-45%, khususnya pada produk turunan sawit seperti RBD Olein — kini disebut “sudah sangat berdekatan”. POPSI mengapresiasi keterbukaan awal ini, namun menilai klaim tersebut belum bisa dijadikan dasar kebijakan tanpa data dan metodologi yang bisa diverifikasi publik.
“Kami hargai bahwa pemerintah akhirnya bicara soal temuan, tidak hanya narasi. Tapi angka ‘gap sudah berdekatan’ itu belum cukup. Jika harga telah berdekatan, maka acuannya versus indeks atau benchmark price yang mana, dihitung dengan metode apa, dan yang paling penting: apakah penyempitan gap itu benar-benar berasal dari koreksi under invoicing, atau semata perubahan harga pasar dunia dalam sebulan terakhir? Itu dua hal yang berbeda,” kata Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto.
Darto menegaskan, sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemantauan menggunakan data lintas kementerian dan lembaga — Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan ESDM — DSI seharusnya membuka data pembanding sebelum dan sesudah implementasi secara terbuka, bukan hanya disampaikan lisan dalam sidang kabinet atau konferensi pers.
Baca Juga: Beroperasi 1 Juni 2026, Ini Tugas PT Danantara Sumber Daya Indonesia
“DSI sudah punya datanya, itu jelas dari pernyataan Rosan sendiri. Semestinya data itu dibuka ke publik, diaudit pihak independen, supaya klaim keberhasilan ini bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekadar diklaim sepihak,” ujarnya.
POPSI juga menyoroti bahwa klaim keberhasilan awal ini sedang dijadikan pijakan untuk memperluas peran DSI, dari sekadar pemantau data menjadi agen penjual tunggal komoditas ekspor mulai 1 September 2026 — sebagaimana disampaikan Rosan sendiri. Bagi POPSI, langkah ini terlalu cepat dan berisiko tinggi bagi petani.
“Kalau alasan pembentukan DSI adalah menutup celah under invoicing, maka fungsi itu adalah pemantauan dan pengawasan. Tapi begitu DSI melangkah jadi agen penjual, itu bukan lagi soal pengawasan — itu menambah satu lapis baru dalam rantai perdagangan sawit yang sudah panjang: petani, PKS, refinery, trader, eksportir, dan sekarang DSI. Setiap lapisan baru berpotensi menekan harga di tingkat petani, apalagi kalau perannya diperluas sebelum ada evaluasi menyeluruh atas hasil satu bulan pertama,” tegas Darto.
POPSI menegaskan tiga hal yang harus dipenuhi pemerintah sebelum melangkah ke tahap agen penjual tunggal: Pertama, seluruh data pembanding declared price dan harga indeks — termasuk metodologi perhitungan gap sebelum dan sesudah 1 Juni 2026 — harus dibuka kepada publik dan diverifikasi oleh pihak independen, bukan hanya disampaikan sebagai klaim dalam forum internal pemerintah.
Baca Juga: Kasus Hukum Febrie Dinilai Jadi Momentum Audit Menyeluruh Tata Kelola Sawit Sitaan Negara
Kedua, pemerintah harus menjelaskan secara eksplisit apakah penutupan gap harga ekspor ini berdampak pada kenaikan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani, atau hanya menekan margin di rantai perdagangan tanpa manfaat yang sampai ke petani.
Ketiga, rencana perluasan peran DSI menjadi agen penjual tunggal pada 1 September 2026 harus ditunda hingga evaluasi tiga bulan pertama yang dijanjikan pemerintah selesai dilakukan secara transparan dan melibatkan asosiasi petani serta pemangku kepentingan sawit.
“Kami tidak menolak upaya menutup kebocoran devisa negara. Tapi perbaikan tata kelola ekspor harus berbasis data yang bisa diverifikasi, bukan klaim sepihak yang buru-buru dijadikan alasan memperluas kewenangan sebuah lembaga baru. Jangan sampai narasi keberhasilan ini dipakai untuk mempercepat langkah yang justru menambah beban birokrasi dan menekan harga di tingkat petani,” pungkas Darto. (REL)
