JAKARTA – Menguatnya peran negara dalam pembangunan ekonomi menjadi salah satu isu paling strategis yang dihadapi Indonesia di tengah perubahan tatanan ekonomi global. Berangkat dari tantangan tersebut, Economic Frontline 2026 diselenggarakan pada Rabu (29/7/2026) di Samisara Grand Ballroom, Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, dengan tema “State Capitalism 2.0: Driving Indonesia’s Next Phase of Growth.”
Forum yang diselenggarakan oleh Transisi Bersih dan Soemitro Economic Forum ini mempertemukan ekonom, akademisi, pembuat kebijakan, pelaku usaha, serta masyarakat untuk mendiskusikan peluang dan tantangan menguatnya peran negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Diskusi berlangsung dalam dua sesi utama yang membahas fenomena state capitalism, dampaknya terhadap struktur ekonomi nasional, kesehatan fiskal, serta agenda transisi energi.
Penyelenggaraan Economic Frontline dilatarbelakangi perubahan lanskap ekonomi global yang ditandai oleh meningkatnya ketidakpastian geopolitik, fragmentasi rantai pasok, serta persaingan memperebutkan sumber daya strategis. Dalam situasi tersebut, banyak negara, termasuk Indonesia, semakin aktif mengambil peran sebagai investor, pengarah kebijakan industri, sekaligus pengelola aset strategis untuk memperkuat daya saing dan ketahanan ekonomi nasional.
Baca Juga: Dominasi Batu Bara Belum Berbuah Harga Optimal, Ada Indikasi Underpricing
Diskusi mengangkat pertanyaan mendasar mengenai bagaimana Indonesia dapat membangun ekonomi yang dinamis, inovatif, dan kompetitif secara global melalui peran strategis negara tanpa mengurangi prinsip pasar yang terbuka, efisien, dan inklusif.
Sepanjang kegiatan, para narasumber membahas berbagai isu penting, mulai dari peran negara dalam industrialisasi dan hilirisasi, pengaruh dinamika geopolitik terhadap kebijakan ekonomi nasional, tata kelola BUMN dan Danantara, kesehatan fiskal, hingga pembiayaan transisi energi dan penciptaan iklim investasi yang sehat bagi sektor swasta.
Melalui forum ini, penyelenggara berharap lahir diskusi yang kritis dan konstruktif mengenai arah pembangunan ekonomi Indonesia, sekaligus memperkaya perspektif kebijakan dalam menghadapi tantangan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Economic Frontline diharapkan menjadi ruang dialog yang mampu menjembatani berbagai pandangan untuk menghasilkan kebijakan ekonomi yang produktif, kompetitif, dan berkelanjutan.
Tuan rumah Economic Frontline, Harryadin Mahardika, menjelaskan kenapa Economic Frontline mengawali forum ini dengan mendiskusikan tema state capitalism. “Dalam sudut pandang ekonom, kalau mau membicangkan apa pun, kebijakan segala macam itu, dasarnya negara ini mau ke mana? Kecenderungan ekonomi beberapa negara memang mengarah ke state capitalism, dan khususnya Indonesia ini mengalami peningkatan dalam satu tahun terakhir,” tuturnya.
Baca Juga: Dukung Transisi Hijau Industri Sawit, BNI Rilis ESG Advisory
Dalam pandangan Harryadin, di Indonesia kapitalisme negara selama ini sudah berjalan melalui badan-badan usaha milik negara (BUMN). Danantara, yang baru dibentuk tahun ini sebagai superholding BUMN, menjadi petunjuk adanya peningkatan state capitalism itu. “Danantara itu sebenarnya salah satu bentuk state capitalism yang meningkat, dengan bentuk yang diperhalus. Dihapuskan kementeriannya, diadakan Danantara, tapi sebenarnya itu malah lebih besar persentase state capitalism-nya dan lebih berkuasa,” ujarnya.
Danantara sebagai aktor utama kapitalisme bisa saja mendatangkan kebaikan bagi bangsa Indonesia. “Kalau dikelola oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas, integritas, dan tidak korup. Danantara juga bisa menjadi contoh baik bagi institusi-institusi lain yang menjalankan state capitalism. Sayangnya tidak. Danantara tidak siap karena pikiran orang-orang yang mengelolanya dipenuhi oleh kepentingan,” ungkap Harryadin.
Direktur Transisi Bersih Abdurrahman Arum melihat kecenderungan kapitalisme negara sebagai sesuatu yang sulit dibendung. Namun, tren ini hanya akan bisa menjadi peluang bagi Indonesia jika anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) jauh lebih besar dari angka saat ini. Cara meningkatkan volumenya bisa bermacam-macam. Misalnya, menaikkan defisit dengan berutang dan menaikkan volume pajak.
Rahman berpendapat, justru kita tidak boleh lagi berutang. Sebaliknya, negara harus mengambil pajak yang signifikan dari pemanfaatan sumber daya alam (SDA). “Jangan ngutang. Kita masih punya potensi yang lain untuk memperbesar volume APBN, yaitu SDA, yang belum digarap secara maksimal. Negara harus mengontrol SDA, dalam bentuk royalti, export tax, dan seterusnya, agar memberi manfaat lebih besar, buat APBN, buat publik,” ucap Rahman yang hadir di Economic Frontline sebagai penanggap ahli.
Ekonom lulusan Univeritas Indonesia ini mengingatkan, ada kekhawatiran yang harus dijawab oleh para pemangku kebijakan bahwa state capitalism itu dengan mudah dijadikan sebagai kedok bagi koncoisme, kroniisme. “Ada kekhawatiran, jangan-jangan disebutnya state capitalism, eh ujung-ujungnya cronyism. Negara bukannya melayani rakyat, malah negara melayani oligarki, misalnya. Cuma bajunya saja diganti, atas nama negara, padahal di belakang itu ya tetap saja oligarki-oligarki juga. Dan itu sudah terjadi di lingkungan pangan, misalnya. Ada pengusaha yang mengontrol lahan sangat besar. Atas namanya state capitalism, realitasnya cronyism,” ungkapnya.
Agar kapitalisme negara tidak jatuh menjadi kroniisme, Rahman mengajukan resep, yaitu institusi-institusi yang menjalankan peran ekonomi utama harus diperbaiki dulu. “Danantara, misalnya, konsepnya itu bagaimana, orientasinya ke mana, prinsip-prinsip yang harus dijaga itu apa, dan target-targetnya apa saja? Kalau itu semua tidak jelas, maka bisa saja Danantara itu oligarki dalam baju kapitalisme negara,” katanya.
Pada praktiknya, state capitalism akan baik jika dilaksanakan secara eklektik, yaitu secara selektif negara mendukung kebijakan yang efektif. “Yang efektif dilanjutkan. Kalau kebijakan yang tidak efektif yang jangan (dilakukan),” ujar Rahman. (SBM)
