JAKARTA — Arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan bahan bakar bioetanol 50% (E50) layak dipandang sebagai upaya jalan baru menuju kemandirian energi Indonesia. Meski demikian, Transisi Bersih mengingatkan implementasi program pencampuran 50% bioetanol dan 50% bensin fosil ini tidak boleh mengorbankan stabilitas ekologi dan kedaulatan pangan.
Direktur Eksekutif Transisi Bersih, Abdurrahman Arum, menyatakan bahwa mengurangi ketergantungan pada BBM impor merupakan target strategis. “Tetapi skenario penyediaan bahan baku skala besar secara tergesa-gesa berisiko memperparah degradasi lingkungan, mengancam kawasan hutan tersisa, serta memicu defisit bahan pangan pokok secara masif,” ungkapnya di Jember, Jawa Timur, Senin (9/11/2026).
Menurut Kementerian ESDM, konsumsi solar nasional sekitar 39 juta kiloliter per tahun dan bensin 39–40 juta kiloliter. Bila seluruh kebutuhan 40 juta kiloliter bensin diganti E50, volume bahan bakar yang diperlukan sekitar 48 juta kiloliter, dengan kandungan etanol sekitar 24 juta kiloliter. Angka terakhir itulah yang perlu dibaca sebagai permintaan lahan.
Baca Juga: Indonesia Negara Pertama di Dunia yang Terapkan Biodiesel B50
Dengan rata-rata produktivitas nasional 2020–2025 dan angka konversi FAO 2008, Transisi Bersih menghitung 24 juta kiloliter etanol menuntut salah satu dari tiga skenario: sekitar 4,4 juta hektare tebu, atau 5,1 juta hektare singkong, atau 3,3 juta hektare jagung. Ketiganya pilihan pembanding, bukan angka yang dijumlahkan, dan belum memasukkan pabrik, jalan, serta kawasan penyangga. Lahan yang dibutuhkan lebih luas daripada angka di atas meja.
Pertanyaannya, dari mana lahan itu diambil? Di dalam Buku Statistik Pertanian 2025 masih tercantum sekitar 11,77 juta hektare lahan ‘sementara tidak diusahakan’. Angka sementara itu dari tahun 2019. Kategori itu kerap dibaca sebagai ketersediaan lahan, padahal tidak berarti lahannya kosong, bebas hak, atau cocok untuk tanaman energi. Sebagian butuh irigasi, sebagian perlu dipulihkan fungsi lingkungannya, sebagian berada di bawah hak masyarakat adat.
Lebih dari itu, Rahman mengingatkan, “Angka tujuh tahun lalu tidak bisa menjadi dasar target nasional hari ini.”
Peneliti senior Transisi Bersih, Sisdjiatmo K. Widhaningrat, menjelaskan, pengalaman program B50 memberi pelajaran penting. Pada peluncuran Juli 2026, Kementerian ESDM menyebut penghematan devisa hingga Rp170 triliun dan kebutuhan CPO sebesar 16,3 juta ton.
Baca Juga: Rest Area KM 57 Cikampek Jadi Saksi Peluncuran B50
Namun penghematan impor hanya satu sisi perhitungan. CPO yang dipakai memproduksi biodiesel juga memiliki nilai ekonomi dan nilai ekspor; jika jutaan ton CPO dialihkan dari pasar ekspor ke pasar domestik, nilai ekspor yang hilang harus dimasukkan sebagai biaya peluang.
Dalam perhitungan Transisi Bersih, nilai CPO yang dibutuhkan untuk program B50 lebih besar daripada penghematan impor solar yang sering disampaikan kepada publik—dan bila potensi ekspor yang hilang ikut diperhitungkan, dampaknya pada cadangan devisa secara umum adalah negatif.
“Ini bukan berarti program biodiesel atau bioetanol tidak layak dijalankan. Tujuan utamanya memang seharusnya lebih luas daripada sekadar menghemat devisa: memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor, dan membangun sistem energi yang lebih berkelanjutan,” kata Sisdjiatmo.
Karena itu, Transisi Bersih mendesak pemerintah tidak perlu menggambarkan setiap program transisi energi seolah-olah selalu menghasilkan keuntungan finansial langsung. “Program strategis dapat tetap layak dijalankan, meskipun membutuhkan investasi besar atau bahkan mengurangi devisa dalam jangka pendek, sepanjang manfaat jangka panjangnya lebih besar dan pembagian bebannya dapat dipertanggungjawabkan,” ucap Sisdjiatmo.
Rahman mengingatkan, membuka lahan baru seluas 3 hingga 5 juta hektare untuk komoditas energi di tengah deforestasi global dan anomali iklim adalah langkah berisiko tinggi bagi ekosistem Indonesia. “Pembukaan lahan skala masif untuk bahan bakar berpotensi menghancurkan koridor keanekaragaman hayati, memperparah konflik agraria, dan memicu pelepasan emisi karbon dalam jumlah besar dari alih fungsi lahan,” ungkapnya.
Mengalihkan komoditas-komoditas pokok ini menjadi bahan baku energi tanpa peningkatan produktivitas yang teruji secara bertahap dipastikan memicu kenaikan harga pangan domestik, gejolak pasokan pakan ternak, dan ketergantungan baru pada impor pangan.
Untuk mencegah bencana ekologi dan kegagalan ekonomi dalam program E50, Transisi Bersih mendesak Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, dan Dewan Energi Nasional untuk mengambil sedikitnya empat langkah berikut.
Baca Juga: Sejarah Biodiesel di Indonesia: Dimulai B5, Kini Telah B50
Pertama, pelaksanaan program harus dilakukan secara bertahap, dimulai dari skala kecil (seperti E10 atau E20) dan dimulai dari wilayah yang kesiapan rantai pasok dan kendaraannya telah teruji.
Kedua, tidak ada pembukaan hutan baru (deforestasi) untuk tanaman energi. Fokus penyediaan bahan baku harus bertumpu pada penggunaan lahan yang telah tersedia atau menganggur/setengah menganggur, peningkatan produktivitas benih, perbaikan irigasi, dan pemanfaatan limbah berserat/ampas industri (etanol generasi kedua).
Ketiga, mengupayakan agar rantai pasok hulu mengedepankan model kemitraan bersama petani lokal dan Koperasi Desa, alih-alih penguasaan lahan oleh korporasi skala besar. Korporasi besar bisa masuk di sisi pengolahan.
“Terakhir, pemerintah harus membuka seluruh asumsi, neraca bahan baku, metodologi hitung emisi, dan kajian ekonomi kedaulatan energi agar dapat diuji secara objektif oleh akademisi, lembaga independen, dan publik,” desak Rahman. (REL)
