NUSA DUA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa kelapa sawit tetap memiliki posisi strategis dalam perekonomian Indonesia dan kebutuhan global. Sawit merupakan tanaman penghasil minyak nabati yang efisien dalam penggunaan lahan karena mampu menghasilkan minyak lebih banyak dibandingkan sejumlah tanaman minyak nabati alternatif.
Hal itu dikemukakan Rachmat Pambudy pada pembukaan Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC) ke-22 di Bali International Convention Centre (BICC), The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Kamis (12/11/2026).
Namun, keunggulan tersebut harus diikuti pengelolaan yang bertanggung jawab. Pertumbuhan produksi tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan, sementara peningkatan permintaan global harus diimbangi dengan rantai pasok yang adil, transparan, dan inklusif.
Baca Juga: El Nino Jadi Momok, Produksi Sawit 2027 Bisa Terpangkas 3 Juta Ton
Bagi Indonesia, sawit bukan semata komoditas ekspor. Industri ini menjadi salah satu pilar ketahanan nasional karena menopang ketahanan pangan, mendukung transisi energi, menghidupi jutaan petani dan pekerja, serta menjaga aktivitas ekonomi masyarakat perdesaan.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan pertumbuhan industri berjalan seiring dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Perlindungan petani swadaya dan buruh perkebunan, menurut Rachmat, bukan sekadar tanggung jawab sosial, melainkan bagian penting dari strategi memperkuat ketahanan industri.
Mereka harus memperoleh penghasilan yang layak, kondisi kerja yang aman, serta dukungan langsung untuk meningkatkan produktivitas.
Lima Pilar Transformasi
Untuk menjawab tantangan tersebut, Bappenas mendorong transformasi struktural industri kelapa sawit melalui lima pilar kebijakan utama. Agenda tersebut mencakup penyederhanaan regulasi dan penegakan standar tanpa bakar, peningkatan produktivitas petani swadaya, penghilangan hambatan rantai pasok melalui pelacakan real-time, penguatan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di tingkat global, serta percepatan hilirisasi produk sawit.
Rachmat mengatakan, transformasi tersebut perlu diarahkan agar Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga mampu menguasai produk hilir bernilai tambah tinggi.
Menurut dia, dinamika perdagangan internasional dan meningkatnya proteksionisme membuat Indonesia tidak bisa lagi hanya mengandalkan keunggulan sebagai produsen minyak sawit berbiaya rendah. Pasar global semakin membedakan produk yang sekadar memenuhi standar dasar dengan produk yang memiliki jaminan keberlanjutan. “Inovasi adalah strategi utama kita untuk ketahanan ekonomi dan kedaulatan nasional,” ujarnya.
Baca Juga: Sawit Pilar Indonesia Emas 2045 dan Motor Transformasi Hijau
Salah satu langkah yang didorong adalah peremajaan tanaman tua menggunakan benih bersertifikasi DNA. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas petani swadaya tanpa harus memperluas areal perkebunan.
Pemerintah juga ingin mempercepat digitalisasi proses peremajaan sawit rakyat untuk mengurangi birokrasi yang lambat sekaligus mencegah pemalsuan benih. Verifikasi peremajaan berbasis digital dan pelacakan rantai pasok melalui teknologi satelit dinilai penting untuk memastikan program berjalan tepat sasaran.
Di sisi hilir, Indonesia didorong mengurangi ketergantungan pada ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Pengembangan bahan bakar aviasi berkelanjutan atau sustainable aviation fuel (SAF), oleokimia khusus, dan manufaktur hijau menjadi bagian dari strategi meningkatkan nilai tambah.
“Kita akan mengekspor teknologi dan lapangan kerja yang berkelanjutan, bukan sekadar bahan mentah,” kata Rachmat.
Dia menambahkan, teknologi harus memberikan manfaat langsung kepada petani swadaya. Akses terhadap bahan tanam berkualitas dan perangkat digital perlu diperluas agar petani dapat memenuhi standar pasar internasional dan memperoleh manfaat ekonomi dari peningkatan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan. (SBM)
