NUSA DUA – Pemerintah sangat serius dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Dampak kebakaran bukan hanya memicu kerusakan lingkungan, melainkan juga hilangnya nyawa petugas pemadam kebakaran, terkurasnya sumber daya negara, serta kerugian ekonomi yang besar.
Menyikapi persoalan itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy memperingatkan industri kelapa sawit nasional agar tidak lagi menganggap kebakaran lahan sebagai persoalan rutin yang baru ditangani setelah api membesar.
“Ketersediaan teknologi pemantauan satelit dan pemodelan iklim seharusnya memungkinkan pencegahan dilakukan sejak dini, bukan sekadar mengandalkan operasi pemadaman ketika kebakaran telah meluas,” kata Rachmat Pambudy pada pembukaan Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC) ke-22 di Bali International Convention Centre (BICC), The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Kamis (12/11/2026).
Dia mengatakan, kebakaran yang terus berulang setiap tahun menunjukkan masih lemahnya komitmen proaktif para pemangku kepentingan dalam menjaga lingkungan. Persoalan tersebut semakin serius karena kebakaran tidak hanya terjadi di kawasan hutan, tetapi juga menyentuh lanskap perkebunan kelapa sawit.
Baca Juga: Sangat Beresiko, Perusahaan Sawit Tak Lakukan Pembakaran Lahan
“Di era ketika data satelit tersedia secara real-time dan pemodelan iklim prediktif dapat kita akses, kegagalan bertindak sebelum api membesar bukan lagi masalah keterbatasan teknis. Ini adalah krisis komitmen proaktif,” kata Rachmat.
Menurut dia, Indonesia tidak boleh terus-menerus menghadapi persoalan kebakaran dengan pola penanganan yang sama. Apalagi, dampak kebakaran bukan hanya kerusakan lingkungan, melainkan juga hilangnya nyawa petugas pemadam kebakaran, terkurasnya sumber daya negara, serta kerugian ekonomi yang besar.
Rachmat menegaskan, pemerintah tidak akan lagi membiarkan negara menanggung beban akibat kelalaian korporasi. Sanksi administratif, pencabutan izin, hingga proses hukum pidana akan diterapkan terhadap pihak-pihak yang membiarkan kebakaran terjadi di wilayah konsesinya. “Negara tidak akan lagi menanggung beban dari kelalaian korporasi,” ujarnya.
Ambiguitas dalam Penerapan Aturan
Dia juga menyoroti adanya ambiguitas dalam penerapan aturan pembukaan lahan tanpa bakar. Meskipun hukum nasional melarang pembukaan lahan dengan cara membakar, sejumlah ketentuan daerah masih memberikan ruang bagi praktik kearifan lokal secara terbatas bagi petani kecil dan masyarakat adat.
Pengecualian tersebut, menurut Rachmat, tidak boleh dimanfaatkan untuk membenarkan praktik pembakaran lahan dalam kegiatan perkebunan berskala besar. Karena itu, pemerintah perlu memperjelas regulasi sekaligus memastikan penegakan hukum berjalan konsisten.
Presiden Prabowo Subianto, kata dia, telah menegaskan pendekatan tanpa toleransi terhadap pembukaan lahan dengan cara membakar. Tanggungjawab pencegahan kebakaran harus menjadi kewajiban seluruh pihak, mulai dari perusahaan, investor, pemasok hingga regulator. “Tidak ada satu pun perusahaan, investor, pemasok, atau regulator yang kebal dari tanggungjawab,” katanya. (SBM)
