JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menginginkan Indonesia mengatur tata niaga komoditas sawit dunia. Sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar dunia, Indonesia harus mandiri dalam menentukan tata niaga komoditas strategis bagi Indonesia ini.
“Bangsa kita tidak bisa diatur orang. Kita harus atur diri kita! Harusnya kita atur minyak kelapa sawit dunia. Masa’ dari Kuala Lumpur, yang bener aja,” kata Luhut di dalam Rapat Koordinasi Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) di Jakarta pada 9 Juli 2022.
Selama ini, Malaysia sebagai produsen minyak kelapa sawit nomor dua setelah Indonesia justru yang mengatur standar harga sawit. Padahal produksinya ada di bawah Indonesia, Pada 2021 produksi minyak sawit Malaysia mencapai 18,7 juta ton, dengan luas perkebunan mencapai 5,35 juta hektare. Berikutnya adalah Thailand, Kolombia dan Nigeria.
Sedangkan produksi minyak sawit Indonesia jauh di atas negara-negara tersebut. Berdarakan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) produksi sawit Indonesia mencapai 46,8 juta ton. Produksi ini didukung oleh ketersediaan lahan perkebunan sawit seluas 15,1 juta hektare.
Untuk mengandalikan tata niaga komoditas sawit dunia, kata Luhut, langkah pertama adalah mengatur strategi tata niaga kelapa sawit dunia. Sebelum mengatur harga minyak sawit dunia, Indonesia harus memperbaiki tata kelola industri sawit dalam negeri.
Perbaikan tata niaga diharapkan menjadikan suasana industri lebih baik dan tidak terjadi lagi kelangkaan minyak goreng seperti beberapa waktu lalu. Saat itu, Harga minyak goreng sempat melonjak hingga nyaris dua kali lipat.
“Audit ini tujuan kita buat itu. Biar bangsa yang besar ini bisa mengatur dunia juga. Jangan kita yang diatur mulu. Kelapa sawit kita bisa atur sekarang, saya haqqul yakin. Asal kita bisa bekerja bersama-sama,” katanya.
Karena itu, Menko Luhut minta kepala daerah memberikan data yang kredibel ketika proses audit berlangsung. Malaysia menjadi kiblat komoditas sawit dunia karena mampu menyajikan data terkait perkembangan produksi, harga dan persediaan. Sistem informasi dan teknologi yang mereka gunakan memungkinkan akurasi data diperoleh dengan baik.
“Saya mohon bantuannya bapak ibu bupati, bantu Pak Ateh (Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), kepala dinas juga harus bantu. Jangan nuntut dua minggu beres, datamu juga harus beres,” katanya. (NYT)
