PALANGKARAYA – Ribuan pekerja sektor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Seruyan terancam kehilangan hak pilih. Pasalnya, perusahaan perkebunan tidak merespons surat dari KPU Seruyan yang dikirim sejak Februari 2023 lalu.
Masalah itu terungkap dari rapat koordinasi desk pemilu, Senin (5/2/2024). Bawaslu Seruyan mencatat ada sebanyak 19.000 warga yang terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
Ketua Bawaslu Seruyan Umar Zahid Bustomi mengatakan, karena perusahaan tidak merespons surat KPU, penyediaan TPS khusus tak bisa dilakukan. Hanya ada dua perusahaan di daerah Batu Ampar dan Seruyan Tengah yang merespons. Masing-masing mendapatkan empat TPS Khusus dari KPU.
Umar menuturkan, TPS lokasi khusus diperuntukkan bagi masyarakat yang berada di lembaga permasyarakatan/rumah tahanan, panti sosial, panti rehabilitasi, perusahaan pertambangan dan perkebunan. Bagi pekerja perkebunan, dikarenakan alasan geografis dan wilayah tempat tinggal yang jauh dari permukiman.
“Permasalahan ini akan menjadi potensi saat hari H. Tadi Camat Hanau melaporkan ada 1.331 orang yang non-KTP Seruyan tidak dapat mengunakan hak pilihnya. Dari total catatan kami, kurang lebih 19.000 warga yang bekerja di Seruyan,” ujar Umar seperti dikutip Radar Sampit.
Umar berharap jajarannya di tingkat kecamatan memegang teguh aturan. Ketika ada masyarakat yang ingin menggunakan hak pilih, tapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena aturan, jangan sampai diperbolehkan.
“Dikhawatirkan nantinya ada mobilisasi massa untuk datang berbondong-bondong ke TPS akibat adanya kepentingan. Pengawas kecamatan dan PPK yang bertugas harus tegas menolak,” ujarnya.
Dia juga berharap agar personel pengamanan di TPS ditingkatkan dari kepolisian dan TNI yang bertugas, mengingat risiko kerja mereka yang cukup berat. “Ketika ada mobilisasi massa atas kepentingan, polisi dan TNI dimohon bantu kawan-kawan yang betugas di TPS,” katanya. (ANG)
