JAKARTA – Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menyampaikan keprihatinan dan penolakannya terhadap rencana pemerintah menaikkan mandatori biodiesel dari B40 menjadi B50. POPSI menilai kebijakan ini berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap pasokan bahan baku industri pangan, keseimbangan keuangan Dana Perkebunan (BPDP), serta kesejahteraan petani sawit rakyat.
“Kenaikan B50 akan mengganggu pasokan untuk industri pangan,” kata Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/10/2025).
Darto menegaskan bahwa peningkatan campuran biodiesel hingga B50 akan meningkatkan serapan CPO (Crude Palm Oil) di sektor energi, sehingga pasokan untuk industri pangan berkurang. Kalau konsumsi sawit untuk biodiesel terus dinaikkan, otomatis pasokan untuk industri minyak goreng dan pangan akan menipis.
Baca Juga: B50 Gerus Neraca Perdagangan Rp18,15 Triliun
“Ini akan menekan pelaku industri dan masyarakat karena harga minyak makan bisa naik lagi. Pemerintah perlu hati-hati dan tidak hanya melihat sisi energi. Subsidi biodiesel akan membengkak dan mengorbankan program petani,” ujar Darto.
Menurutnya, peningkatan B50 juga berarti meningkatnya subsidi biodiesel yang selama ini disalurkan melalui BPDP. Hal ini akan memperkecil porsi dana untuk program petani seperti replanting (peremajaan sawit rakyat), sarana prasarana, dan penguatan SDM.
“Selama ini hampir 90% dana BPDP digunakan untuk subsidi biodiesel, sementara program bagi petani hanya sekitar 8%. Kalau subsidi terus ditambah, nasib petani makin terpinggirkan,” tegas Darto.
Tekan ekspor dan kurangi penerimaan BPDP
Alpian Arahman, Ketua Umum APKASINDO Perjuangan sekaligus anggota POPSI, menambahkan bahwa peningkatan konsumsi domestik CPO akan mengurangi volume ekspor sawit, yang selama ini menjadi sumber utama pungutan BPDP.
“Kalau pasar domestik menyerap lebih banyak CPO, ekspor pasti berkurang. Padahal dana BPDP untuk subsidi biodiesel itu berasal dari pungutan ekspor. Ini kontradiktif. Kebutuhan subsidi naik, tapi sumber dananya malah turun,” jelas Alpian.
Kenaikan PE tekan harga TBS petani
Lebih jauh, Alpian menilai jika pemerintah menaikkan pungutan ekspor untuk menutup kebutuhan subsidi biodiesel, hal itu justru akan memukul petani sawit rakyat. “Setiap kenaikan pungutan ekspor sebesar USD50 per ton CPO bisa menurunkan harga TBS petani sekitar Rp45 per kilogram. Kalau pungutan dinaikkan lagi, petani yang paling menderita,” ujar Alpian Arahman.
Karena itu, dana BPDP harus lebih berpihak kepada petani. POPSI menyerukan agar pemerintah mengalokasikan dana yang lebih besar untuk program petani sawit rakyat. Selama ini mayoritas dana digunakan untuk industri energi, sementara kebutuhan riil petani seperti bibit unggul, pupuk, infrastruktur, dan peremajaan kebun belum terpenuhi dengan baik.
“Kami meminta pemerintah menyeimbangkan kembali prioritas penggunaan dana BPDP. Petani harus menjadi subjek utama, bukan sekadar penonton dari kebijakan biodiesel,” tegas Darto. (SDR)
