JAKARTA – Rumah Sawit Indonesia (RSI) mendukung PalmCo dalam melakukan kemitraan peremajaan sawit rakyat (PSR), baik kemitraan inti-plasma maupun kemitraan swadaya. Demikian juga kalau ada perusahaan atau kelompok tani lainnya.
Demikian dikatakan Ketua Umum RSI Kacuk Sumarto mengomentari upaya PalmCo yang berkomitmen untuk terus mengakselerasi PSR sebagai bagian untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan produktivitas sawit milik petani.
Sebagai bentuk dukungannya, kata Kacuk Sumarto, RSI akan melakukan pendampingan kepada perusahaan atau kelompok tani sejak pemetaan lahan. Selain itu juga melakukan pendampingan ke petani untuk mendapatkan keterangan tidak dalam kawasan hutan, tidak dalam hak guna usaha HGU, sampai dengan proposal pengajuan PSR,” kata Kacuk Sumarto di Jakarta, Sabtu (28/1/2024).
Menurut Kacuk Sumarto, RSI juga siap melakukan pendampingan ke petani untuk mendapatkan rekomendasi teknis (rekomtek) hingga perjanjian tiga pihak antara kelompok tani dengan Badam Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan perbankan.
“Pendampingan juga untuk pembangunan kebun, perawatan kebun dan panen sampai dengan mendpatkan sertifikasi Indonesia Sustainability Palm Oil (ISPO),” papar Kacuk Sumarto.
Seperti diketahui, PalmCo menargetkan untuk merevitalisasi atau meremajakan 60.000 hektare (ha) perkebunan sawit renta milik petani yang tidak lagi produktif hingga 2026 mendatang.
“Kami harus melakukan peremajaan sawit rakyat 60.000 hektare sampai 2026, khusus di Kalimantan Barat ada 16.000 hektare lebih,” kata Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara III (Persero) Mohammad Abdul Ghani saat membuka Workshop PTPN untuk Sawit Rakyat yang digelar di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis (25/1/2024).
Perusahaan perkebunan sawit milik negara yang berada di bawah naungan Holding Perkebunan Nusantara III (Persero) tersebut bukan hanya mencari untung semata, namun juga ditugaskan sebagai agen pembangunan. “Untuk itulah kolaborasi dengan semua pihak kami kerjakan PSR,” papar Abdul Ghani.
Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko Krisna Santosa mengatakan bahwa pihaknya melibatkan para petani, asosiasi, hingga pemerintah merupakan langkah yang tepat untuk memulai dan mengakselerasi PSR di Kalbar, terutama dari sisi penguatan SDM bagi petani mitra perusahaan.
Program penguatan SDM tersebut merupakan salah satu dari empat program yang ditujukan bagi kemitraan dengan petani rakyat. Tiga program lainnya, yakni kemitraan penuh, penyediaan bibit bersertifikat, serta perusahaan menjadi off taker.
Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Andi Nur Alam Syah mengatakan persoalan peremajaan sawit saat ini adalah tata kelola yang belum efisien. Untuk mempercepat realisasi program tersebut, pihaknya saat ini tengah mempersiapkan permentan baru untuk mengurangi hambatan-hambatan yang selama ditemui di lapangan.
Aturan baru ini akan mencabut aturan lama yang selama ini dianggap belum secara maksimal dalam mengefektifkan tata kelola sawit, khususnya yang berkaitan dengan program PSR. “Nanti akan ada permentan yang menyatukan, mulai dari PSR, sarpras (sarana dan prasarana perkebunan), SDM, hingga ISPO, dalam satu permentan,” imbuhnya.
Dalam permentan yang tengah digodok tersebut, lanjutnya, cukup dengan satu kali verifikasi sehingga lebih mudah dan efisien. Lewat permentan baru ini juga akan memudahkan pekebun dalam mengakses bantuan yang ada di BPDPKS.
Kolaborasi dengan PTPN IV PalmCo, menurutnya, juga menjadi penentu suksesnya program PSR. “Kita harapkan sinergi dengan PTPN, sehingga PTPN tidak hanya mengurusi dirinya sendiri tapi juga plasma yang harus terus dikuatkan,” ucapnya. (SDR)
