JAKARTA – BULOG mendapatkan penugasan baru: menyalurkan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram (kg) kepada produsen tahu dan tempe. Untuk tahap pertama volume subsidi kedelai mencapai 250.000 ton. Kebutuhan kedelai untuk tahu-tempe sekitar 2,7 juta ton per tahun. Dari jumlah ini, produksi dalam negeri amat kecil: di bawah 10%. Sisanya berasal dari impor. Baik dari Amerika Serikat, Brasil atau Argentina.
Disebut ‘penugasan baru’ karena baru diputuskan di rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Pangan, 9 Juni 2026. Akan tetapi, bagi BULOG ini sebetulnya bukan hal yang benar-benar baru. Bersama beras, kedelai adalah salah satu komoditas pangan yang pernah dikelola BULOG sejak era Orde Baru. Bedanya, penugasan beras selalu ada alias ajek. Sebaliknya, penugasan kedelai sifatnya kadang-kadang.
Penugasan menyalurkan subsidi kedelai seperti tahun ini pernah dilakukan BULOG di tahun sebelumnya. Mekanismenya sama: BULOG menggunakan kedelai importir dengan harga tertentu. Misalnya Rp A/kg. Produsen tahu dan tempe yang membeli kedelai melalui BULOG membayar Rp A minus Rp2.000/kg. Subsidi Rp2.000/kg ditalangi dahulu oleh BULOG. Produsen tahu-tempe yang mendapatkan subsidi sudah ada by name by addres. Atas penugasan itu BULOG mendapatkan kompensasi, misal sekian persen, dari pemerintah.
Baca Juga: Catatan Produksi Beras 2025
Pemberian subsidi menunjukkan pemerintah proaktif. Sejak perang di Timur Tengah, harga kedelai di produsen tahu-tempe naik: dari Rp9.000/kg menjadi Rp11.300-an/kg. Kenaikan harga dipicu oleh melonjaknya harga kedelai impor di pasar dunia, biaya logistik, dan pelemahan rupiah. Bagi produsen tahu-tempe, kenaikan harga bahan baku sekitar 25% itu membuat mereka kelimpungan. Nilainya di atas toleransi.
Seperti usaha lainnya, produsen tahu dan tempe perlu kestabilan harga bahan baku. Ketika harga bahan baku tahu dan tempe, yakni kedelai, naik terus-menerus, bahkan naik setiap hari, mereka pusing. Cara menaikkan harga jual bisa saja ditempuh. Tapi, seperti usaha skala UMKM lainnya, produsen tahu dan tempe terkendala daya beli konsumen. Konsumen tahu dan tempe amat peka terhadap harga (price elastic).
Kala harga tahu-tempe naik, permintaan potensial menurun. Opsi lain yang tersedia adalah mengecilkan ukuran jualan. Cara ini tidak jarang berujung protes dan omelan konsumen. Ketika situasi tak tertanggungkan, opsi yang tersedia adalah menutup usaha. Jika itu terjadi pada banyak produsen tahu-tempe, pengangguran meledak. Tahu-tempe telah menghidupi ratusan ribu rakyat jelata, dari petani, produsen tempe-tahu-kecap, pedagang tahu-tempe hingga penjual gorengan pinggir jalan.
Di masa lalu, kenaikan harga kedelai yang tinggi selalu diikuti oleh aksi mogok produksi produsen tahu-tempe. Mogok produksi setidaknya terjadi 2008, 2010, 2012, 2013, 2015, 2021, dan 2022. Penyebabnya sama: harga kedelai impor naik tinggi. Pemberian subsidi adalah upaya tidak ingin memutar ulang jarum jam seperti di masa lalu: pemerintah baru merespons setelah ada produsen tahu-tempe mogok produksi.
Baca Juga: BULOG dan 100 Infrastruktur Pascapanen: Pembelajaran dari Masa Lalu
Krisis kedelai berulang karena pemerintah tidak merespons dengan kebijakan memadai. Dalam kebijakan publik, krisis berulang menandakan ada kealpaan dari otoritas pembuat kebijakan. Pemerintah sebenarnya sudah amat paham apa penyebab krisis berulang, yakni menyerahkan harga kedelai pada mekanisme pasar. Sayangnya, sejauh ini respons kebijakan sama sekali tidak menyentuh akar masalah yang ada.
Apa yang dituai berulang-ulang selama bertahun-tahun adalah buah politik pembiaran (hands-of economic policy) yang berkepanjangan. Pertama, harga kedelai bergerak bagai roller coaster mengikuti pergerakan harga di pasar dunia. Ketika harga turun, produsen tahu-tempe, juga konsumen, bergembira karena harga tahu-tempe jauh lebih terjangkau. Kala harga kedelai naik, seperti saat ini, semua merasakan akibatnya.
Dampak ikutannya, bukan hanya kepastian usaha produsen tahu-tempe terganggu, kehidupan ratusan ribu rakyat jelata, dari pedagang tahu-tempe hingga penjual gorengan pinggir jalan juga terancam usahanya. Bagi konsumen, kalau tahu-tempe lenyap dari pasar, adalah kerugian besar. Kandungan gizi dan vitamin tahu-tempe amat tinggi. Ia bisa menjadi makanan diet, pengganti makanan kaya lemak.
Baca Juga: ‘Bom Waktu’ Stok Jumbo Beras Bulog
Ahli gizi, misalnya, menyebut tempe makanan super karena tak tertandingi makanan sejenis. Dari sisi harga, protein tahu-tempe juga jauh lebih murah ketimbang telur dan daging. Apalagi dibandingkan dengan sumber protein hewani dari daging ruminansia besar seperti sapi, kerbau atau kambing dan domba. Oleh karena itu, tahu-tempe sebenarnya bisa menjadi solusi masalah kekurangan energi protein warga miskin.
Kedua, akibat pelepasan kedelai pada mekanisme pasar, ketergantungan Indonesia pada kedelai impor amat tinggi: lebih 90% dari kebutuhan. Itu baru kedelai untuk konsumsi. Padahal, selain kedelai untuk konsumsi Indonesia juga mengimpor bungkil kedelai (soybean meal) untuk campuran pakan. Volumenya sekitar 5 juta ton per tahun. Tahun 2024 misalnya, 5,5 juta ton dari 8,2 juta ton impor kedelai adalah bungkil.
Ketergantungan impor yang tinggi ini diiringi gelombang ogah menanam kedelai di dalam negeri pada taraf yang akut. Pada 1992 luas panen kedelai masih 1.665.706 hektare (ha), tetapi pada 2019 tinggal 285.265 ha (17,13% dari 1992) dan tahun 2024 jadi 135.000 ha (8,2% dari luas panen pada 1992). Konsekuensinya produksi pun merosot: dari 1,869 juta ton (1992) turun jadi 0,424 juta ton (2019) dan turun lagi menjadi 0,23 juta ton (2024) atau hanya tersisa 12,3% dari produksi tahun 1992.
Gelombang menjauh dari kedelai ini sepertinya akan berlanjut. Karena belum ada tanda-tanda serius untuk mengoreksi dalam bentuk kebijakan. Mengapa petani enggan menanam kedelai? Keuntungan usahatani kedelai selama semusim (3-4 bulan) kecil, hanya 11,95% (BPS, 2017). Keuntungan ini tak ada separuh dari mereka yang bertanam padi (26,76%) atau jagung (29,06%). Sebagai makhluk ekonomi yang rasional, wajar petani enggan bertanam kedelai. Petani memilih menanam komoditas yang menjanjikan.
Merujuk hasil survei ubinan 2024 (BPS, 2025), mayoritas (75,75%) kedelai ditanam di sawah (irigasi, tadah hujan, dan pasang surut). Rata-rata produktivitas kedelai nasional 1,62 ton/ha. Produktivitas kedelai tertinggi, mencapai 2,8 ton/ha, ada di Pulau Sumatera. Produktivitas tertinggi kedelai ditanam di lahan sawah pasang surut: 2,89 ton/ha. Produktivitas kedelai di sawah irigasi dan tadah hujan masing-masing hanya 1,72 ton/ha dan 1,6 ton/ha. Produktivitas kedelai di Jawa 1,67 ton/ha. Sayangnya, survei itu tidak ada informasi varietas kedelai.
Data-data di atas menggambarkan, produktivitas kedelai secara nasional kira-kira hanya separuh dari negara produsen dan eksportir utama kedelai dunia, seperti Amerika Serikat, Kanada, Brasil, Argentina, dan Italia. Namun, data di atas juga menunjukkan ada wilayah dengan produktivitas yang relatif tinggi: sawah pasang surut di Sumatera. Jika serius, bukan mustahil Indonesia bisa swasembada kedelai. Salah satu kuncinya adalah perluasan lahan. Salah satunya lahan pasang surut.
Mengapa? Karena luas baku sawah hanya 7,38 juta ha. Di lahan yang hanya secuil ini berkompetisi belasan komoditas, terutama padi, jagung, kedelai, dan tebu. Untuk bisa swasembada kedelai, penambahan luas lahan tidak bisa ditawar-tawar. Sawah pasang surut di Sumatera bisa menjadi model untuk direplikasi/modifikasi di daerah lain. Tanpa menambah luas lahan, target swasembada hanya akan indah di atas kertas.
Bagi petani, bukan saja untungnya kecil, setiap saat harga kedelai di pasar domestik bisa jatuh karena serbuan kedelai impor yang super murah. Ini terjadi karena kedelai sepenuhnya diserahkan pada pasar mekanisme pasar. Selain tidak ada jaminan harga dalam bentuk harga pembelian pemerintah (HPP) seperti pada padi, impor juga tidak diatur. Pada akhirnya, ini membuat usahatani kedelai penuh ketidakpastian.
Di balik penyerahan kepada mekanisme pasar dan impor itu ada argumen daya saing. Kedelai domestik dinilai tak bisa bersaing dengan produk impor. Justifikasinya adalah harga kedelai di pasar dunia yang murah. Argumen tidak tepat. Harga kedelai di pasar dunia tidak selalu mencerminkan daya saing. Karena terdistorsi oleh aneka subsidi dan dukungan di negara produsen. Impor kedelai Indonesia mayoritas dari AS. Di AS, kedelai nomor dua menerima subsidi paling banyak setelah jagung.
Ada kalanya harga murah terkait praktik dumping yang membuat produsen komoditas sejenis sulit bersaing. Disparitas harga yang tinggi antara harga di pasar dunia dan pasar domestik membuat ngiler siapa saja untuk mengimpor. Kebijakan ini diterima begitu saja tanpa mempertimbangkan dampak ikutannya (contagion effect). Jika pada era 1990-an Indonesia bisa mencukupi kebutuhan sendiri, kini tergantung impor. Jika tahun 1990-an masih banyak petani bertanam kedelai, perlahan mereka tersingkir.
Ditilik dari keharusan menjamin hak hidup petani, impor jadi soal fundamental. Menurut konstitusi, warga negara dijamin memeroleh pekerjaan yang layak sesuai kemanusiaan dan fakir miskin dipelihara negara. Artinya, negara wajib melindungi hak hidup petani. Karena itu, kebijakan apapun tak boleh mensubordinasi hak hidup petani. Misal impor dan daya saing. Daya saing berjalan lurus dengan efisiensi. Tapi efisiensi bukan tujuan jika tak manusiawi. Harga kedelai impor murah adalah efisien. Tapi ini tidak manusiawi apabila mensubordinasi, bahkan mematikan hidup petani.
Apabila negara ini berkehendak berswasembada, perlu ada koreksi fundamental terhadap kebijakan yang ada. Swasembada tidak bisa dicapai lewat kebijakan parsial. Kebijakan harus padu dan komprehensif. Mulai dari kebijakan anggaran, tata niaga, perdagangan, perlindungan petani dan konsumen, perluasan lahan hingga riset. Kala swasembada jadi program pemerintah, semua kementerian/lembaga harus bersatu mewujudkannya. Itu hanya bisa terjadi manakala kedelai ditempatkan sebagai komoditas prioritas dan penting.
*) Khudori (Pengurus Pusat PERHEPI, Anggota Komite Ketahanan Pangan INKINDO, serta Pegiat Komite Pendayagunaan Pertanian dan AEPI)
